Pengoplosan Beras Sudah Lama Terjadi

449

BISNIS BANDUNG— Guru Besar Emiritus Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Maman Haeruman menyebut, beras oplosan merupakan cara pencampuran dengan memanfaatkan teknologi mesin pengolah.

”Beras dicampur dengan pemutih, pengharum dan jenis beras lain. Cara ini dilakukan agar penampilan fisik beras lebih menarik menyerupai beras premium, pembeli tertarik untuk membelinya,” kata Maman.

Fenomena beras oplosan, sebenarnya sudah lama terjadi. Hal itu terjadi karena tidak ada sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang dihasilkan secara jelas, rinci disertai tanggal pengesahannya. \”Untuk menghindari hal itu, sertifikasi yang disertai labeling yang jelas sangat penting”, ujar Maman, Selasa (15/08/17, di Bandung.

Dikemukakan Maman, penyebabnya karena ada orang-orang yang ingin dapat untung besar dari cara enteng dengan memanfaatkan teknologi alat pengolah.

Beras yang dioplos kualitasnya rendah dan harganya murah . ”Produksinya melimpah, tapi rasanya tidak enak. Ini dijadikan landasan oleh orang-orang yang ingin cari untung dengan menipu konsumen. Kemasannya mentereng tapi tidak ada labelnya,” tutur Maman.
Dampaknya, konsumen tertipu seolah mengkonsumsi beras yang harganya mahal, harum dan sebagainya. Berkaca pada hal ini , muncul arti penting sertifikasi dan pelabelan.

Apapun produk yang dijual harus ada pelabelan yang jelas tentang bahan baku, proses pengolahan serta bahan-bahan dan material yang disertakan. Semua itu harus mudah dibaca dan difahami oleh para pembeli–konsumen. Jadi transparansi labeling itu harus disertai dan dilengkapi dengan dasar-dasar sertifikasi yang lengkap.

Pengemasan yang baik dan menarik dapat mendongkrak harga dan banyak dilakukan pengoplos sehingga menyerupai kemasan beras premium.

Beras kualitas rendah yang dioplos. Misalnya , mencuatnya kasus beras oplosan di Cianjur, beras “Pandan Wangi Oplosan” dijual seharga Rp 16.000, sampai Rp 20.000/kilogram. Padahal , kata Maman , kalau tidak dioplos harganya hanya Rp 10.000/kg.

Insentif harga bagi petani
Maman Haeruman K mengemukakan, saat ini HPP gabah di tingkat petani (farm gate price) sering ketinggalan dari perkembangan harga kebutuhan sehari-hari lainnya, apalagi oleh harga produk-produk industri.

Oleh karena HPP ditetapkan oleh pemerintah, sebaiknya aparat terkait selalu mengevaluasi perkembangan harga-harga secara cermat dan dinamis agar HPP berimbang dengan harga barang-barang lainnya. Jadi HPP di tingkat petani harus benar-benar memberikan insentif harga bagi petani. Ma­nakala di sentra produksi padi harga gabah pada saat panen raya sudah lebih rendah dari HPP.

Menurut Maman , Bulog harus segera terjun ke tingkat petani, jangan sampai kecolo­ngan. Keterlambatan suka terjadi dengan alasan aparat kurang dan sebagainya. Hal ini harus benar-benar diantisipasi karena masih sering terjadi. ”Penetapan HET beras di tingkat konsumen, biasa dilakukan Bulog dengan melakukan operasi pasar . Kelambatan juga sering terjadi dengan alasan belum adanya instruksi dari pusat,”ungkap Maman mengenai alasan klise aparat.

Manfaat HPP di tingkat petani agar harga gabah yang mereka peroleh berimbang de­ngan kebutuhan pokok lainnya dan jadi insentif untuk produksi selanjutnya. Di tingkat konsumen HET tertinggi dapat meredam gejolak harga barang lainnya, terutama kebutuhan pokok, karena harga beras sering disebut berpengaruh terhadap inflasi.

Dampak diberlakukan HPP, jika harga menurun seperti pada panen raya, harga gabah seharusnya tidak lebih rendah dari HPP terendah dan kalau harga beras di konsumen tinggi tidak lebih tinggi dari HET. Kalau penentuan harga HPP dan HET ini benar-benar berimbang dengan kebutuhan pokok lainnya, baik produsen maupun konsumen seharusnya sama-sama diuntungkan.

”Pemerintah kabupaten/kota seharusnya memberikan umpan balik (feed back), terutama mengenai informasi harga-harga yang secara riil berlaku di petani, agar penetapan HPP dan HET berimbang, tidak statis,”ujar Guru Besar Fakultas Pertanian itu kepada BB. (E – 018)***