Tahun 2017 Defisit Transaksi Berjalan Lebih Tinggi dari 2016

450

BISNIS BANDUNG – Dr. Tezza Adriansyah Anwar, S.IP., MM menyebut , Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mencatat kondisi ekonomi
Indonesia pada tahun ini menurun. Indikasinya adalah kenaikan tarif
dasar listrik dalam setengah tahun terakhir, memicu meningkatnya
inflasi menjadi 4,9% dari rata-rata tahunan 3,2%.

Kemudian lanjut Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung ini, ”masalah” juga menerpa sektor perbankan, ditandai dengan meningkatnya non-performing loans (NPL) yang sudah berada pada batas atas yang ditetapkan dalam Basel III threshold.
Defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 1% GDP lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2016 sebesar 0,9% GDP. Untuk tahun 2017 defisit transaksi berjalan akan meningkat pada posisi 1,8% GDP.
Penjualan ritel yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi menurun tajam menjadi 4,6% sampai Mei dibandingkan rata-rata pertumbuhan kuartal II 2016 sebesar 9.5%.

Melebarnya ketimpangan
Menurut Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung ini, sebetulnya sejak transisi demokrasi pada tahun 1998, perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang relatif stabil.

Namun, ajegnya pertumbuhan tersebut ternyata dibarengi oleh melebarnya ketimpangan yang cukup signifikan.

Misalnya, terlihat dari kesenja­ngan laju pertumbuhan upah di pasar tenaga kerja, antara tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Hal lainnya adalah kesenjangan antar-wilayah di Indonesia , khususnya wilayah perdesaan dan perkotaan serta antara kawasan Indonesia bagian barat dan bagian timur yang tidak merata.

Menurutnya, banyak hal yang dapat dilakukan untuk membenahi perekonomian Indonesia. Pembenahan harus dilakukan dengan konsep awal ”Cinta Indonesia”.

Dapat diimplementasikan melalui konsumsi barang-barang buatan dalam negeri, tidak hanya pada tataran konsumen tingkat akhir tetapi juga pada pasar industri atau pemerintah.
Upaya selanjutnya adalah de­ngan menggunakan rupiah pada setiap transaksi yang ada. Khususnya pada transaksi antar institusi pemerintah. ”Misalnya, pembayaran avtur pesawat tidak lagi menggunakan mata uang dolar,” ujar Tezza.

Perbaikan kesetaraan ekonomi dapat dilakukan pula dengan melakukan revitalisasi tata kelola ekonomi di tingkat lokal, khususnya perdesaan, dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi semua warga.

Revitalisasi ekonomi perdesaan penting dilakukan karena wilayah perdesaan terus mengalami perlambatan , akibat meningkatnya ketimpangan.

Selain itu, ucap Tezza , peningkatan ketimpangan di desa terjadi bersisian dengan rendahnya peningkatan upah dan penurunan jumlah kesempatan kerja di sektor pertanian. Terakhir, ada aliran surplus tenaga kerja berpendidikan rendah dari perdesaan ke sektor jasa dengan produktivitas rendah di perkotaan yang akhirnya meningkatkan ketimpangan pasar tenaga kerja.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peningkatan alokasi dana pembangunan ke wilayah perdesaan melalui skema alokasi dana desa (ADD) dan transfer dana desa untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di desa dengan pengembangan kelembagaan ekonomi lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Revitalisasi ekonomi perdesaan harus ditujukan untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang demokratis. ”Warga mempu­nyai akses untuk berpartisipasi dan menda­patkan manfaat dari usaha produktif yang dikembangkan lembaga ekonomi di tingkat lokal ,” tutur Tezza , Selasa (15/8/17) seraya menyebut , penguatan mekanisme dan kelembagaan kontrol warga terhadap Bumdes serta pengembangan lembaga-lembaga ekonomi lokal alternatif juga harus menjadi prioritas. (E-018)***