Otonomi Daerah dan Kualitas SDM

256

SECARA umum, serapan anggaran daerah  terus meningkat. Mulai terjadi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Belanja pemerintah dan belanja pembangunan di beberapa daerah  semakin sesuai dengan peraturan. Namun masih ada beberapa daerah yang penyerapan anggarannya masih sangat kecil.Lambatnya penyerapan anggaran di daerah terutama disebabkan proses administrasi, birokrasi, dan penganggaran yang cukup panjang. Kuncinya pada percepatan proses administrasi penganggaran dan kepastian hukum. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta (KOMPAS-15/8).

Daya serap paling lamban yang dilakukan daerah terjadi di Kalimantan Utara dan Papua. Di Kaltara, penyerapan anggaran sampai Juli 2017 baru mencapai 27,17 persen. Menurut Gubernur Kaltara Irianto Lambire, hal itu terjadi karena sumber daya manusia (SDM) di semua SKPD provinsi itu jauh tertinggal dibanding provinsi lain. Kurang mampunya para pejabat  SKPD berakibat pada lambannya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penganggaran. Gubernur Lembire melihat kualitas SDM di 30 SKPD sebagai faktor utama rendahnya   daya serap anggaran. SDM yang memiliki kualifikasi proses lelang masih minim. Mereka juga tidak benar-benar memahami aturan dan administrasi, termasuk kodivikasi anggaran.

Tingginya dana APBD yang tidak terpakai berakibat pembangunan di daerah itu cenderung statis. APBD Kaltara taun anggaran 2017 sebesar Rp 2,98 triliun. Hingga akhir Juli 2017 hanya terserap 27,17 persen. Sisanya tersimpan di bank padahal banyak proyek yang sudah dikerjakan, dananya belum cair. Akibatnya rencana pembangunan tidak dapat dieksekusi pada waktunya.

Hal yang hampir sama, terjadi pula di Papua. Penyerapan anggaran di Provinsi Papua pada smester I tahun 2017 hanya terpakai Rp 3,1 triliun dari anggaran Rp 15,08 triliun. Dana hampir Rp 12 triliun tidak termanfaatkan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Alasan mendasarnya, menurut Kepala BPPD Papua, karena terjadi perubahan nomenklatur sejumlah instansi. Alasan lain, banyak pengembang yang belum siap menggunakan program berbasis teknologi elektronik.