Kurang Sosialisasi Pengaruhi Kualitas Partisipasi

102

BISNIS BANDUNG — Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, semua pihak berharap pemilihan Kepala Daerah lebih berkualitas dan beritegritas, dibandingkan sebelumnya.

Dikemukakan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, Pilkada akan semakin berkualitas, jika pemilih sebagai aktor utama dari pemilihan semakin memahami makna Pilkada dan mempunyai ruang yang baik dalam mengawal rangkaian penyelenggaraan Pilkada. ”Saya percaya kertertutupan dalam penyelenggaraan Pilkada akan mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dan dapat menjadi salah satu faktor pemicu konflik hasil Pilkada,” ucap Dan Satriana mengenai penyelenggaraan Pilkada.

Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi, sebagian besar masyarakat hanya mempunyai sedikit informasi mengenai latar belakang calon pemimpin daerah dan sedikit terlibat dalam pengawalan rangkaian penyelenggaraan Pilkada.

Untuk itu pertama, peran KPU dalam membuat media kampanye dan alat peraga, perlu dikembangkan informasi yang seluas-luasnya, memberikan informasi mengenai latar belakang pasangan calon. ”Ini untuk mengimbangi kampanye atau pencitraan pasangan calon yang seringkali mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan meski tidak selalu rasional,”ucap Dan Satriana.

Meskipun berkas pasangan calon berpotensi memuat informasi pribadi yang bersifat rahasia, namun untuk kepentingan publik yang lebih luas , maka informasi pasangan calon yang relevan dengan jabatan mereka sebagai pimpinan daerah menjadi penting untuk diumumkan kepada publik.

Kemudian, pihak penyelenggara agar mengumumkan hasil setiap tahapan kepada publik, termasuk pelanggaran yang ditemukan, untuk mendorong publik terlibat dalam pengawasan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada. Kita punya pengalaman baik ketika KPU RI dalam Pilpres yang lalu memutuskan mengumumkan formulir C1 yang memuat hasil perhitungan setiap TPS di seluruh Indnesia.

”Dampaknya, bermunculan inisiatif masyarakat untuk membuat berbagai website yang mengawal dan memuat hasil perhitu­ngan sampai tingkat nasional,” kata Dan Satriana , baru-baru ini. (E-018)***