Menghapus Daerah Kumuh

152

PEMERINTAH Pusat berencana menekan angka kekurangan rumah, jumlah rumah tak layak huni (RTH), dan daerah kumuh. Ditargetkan, tahun 2019 nanti, angka kekurangan rumah (backlog) dari 7,6 juta menhjadi 5 juta. RTH dari 3,4 juta menjadi 1,9 juta rumah, dan daerah kumuh dari 120.000 hektaran menjadi 0.

Penurunan angka backlog terus dilakukan dengan membangun baik rumah susun maupun bantuan bagi pembangunan perumahan swadaya masyarakat. Diharapkan, pembanguna perumahan rakyat itu, selain dapat mengurangi angka kebutuhan akan perumahan, juga dapat menghapus daerah kumuh. Menurut catatan Kementrian PUPR, di seluruh Indonesia terdapat kawasan kumuh seluas 38,431 hektar (ha) di perkotaan, 78.384 ha  di perdesaan, dan 3.099 ha di kawasan khusus.

Selama ini orang mengira, kawasan kumuh terluas justru terdapa di perkotaan. Pada kenyataannya, justru di perdesaan terdapat kawasan kumuh yang luasnya dua kali lipat dibandingkan kawasan kumuh di perkotaan. Secara kasat-mata, di semua kota besar terdapat kawasan kumuh. Hampir di setiap bantaran sungai, terdapat kawasan kumuh dengan ciri khas, terbangunnya tempat tinggal yang seadanya memadati tepian sungai. Selain itu, di beberapa kawasan lain, seperti di pinggir rel kereta api, di tanah milik pemerintah, di pinggir taman, di gang-gang sempit,  berdiri bangunan-bangunan sederhana yang sebagian besar tak berizin.

Sedangkan di perdersaan, kawasan kumuh itu tidak terlalu tampak. Yang masih cukup banyak, justru rumah tak layak huni. Ke dalam RTH itu termasuk rumah tinggal yang berdiri di tepi jurang, di lembah-lembah bukit yang rawan longsor. Rakyat yang tinggal di kawasan seperti itu merupakan pemilik sah lahan itu. Mereka secara turun temurun menjadi penghuni kawasan tersebut karena lahan itu sangat subur, tidak pernah kekurangan air. Kawasan kumuh yang tampak jelas, selain di perkotaan, ialah perumahan nelayan di pantai, terutama di pantai utara. Terdapat juga di daerah gersang di tepi perbukitan kapur.