Megaproyek Meikarta Dipertanyakan

483

BISNIS BANDUNG- Proyek pembangunan kawasan permukiman Meikarta di Kabupaten Bekasi milik Lippo Group belum ada kejelasan terkait perizinan maupun analisis dampaknya terhadap masyarakat. ” Logis apabila Pemprov dan DPRD menilai megaproyek itu ilegal dan dihentikan,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana di Bandung, pekan ini.

Selama ini ada anggapan keberadaan proyek pembangunan permukiman tersebut akan menjadi titik kebangkitan ekonomi baru di Jawa Barat karena Meikarta akan menarik investor asing untuk masuk ke Jawa Barat dan menanamkan sahamnya. “Akan tetapi, timbul berbagai pertanyaan terkait dampak dari megaproyek tersebut khususnya terhadap ekonomi Jawa Barat,” ungkap Haris.

Ia mempertanyakan apakah proyek Meikarta tersebut akan berdampak positif terhadap masyarakat Jawa Barat. Dengan kata lain, siapa yang akan menikmati keuntu­ngan dari keberadaan Meikarta nanti. “Lantas apakah masyarakat Jawa Barat yang akan menikmatinya atau malah pihak lain,” katanya.

Dia juga menyoroti tenaga kerja yang terlibat di dalam proyek di Cikarang itu. “Seberapa besar penyerapan tenaga kerja terhadap masyarakat sekitar atau Jawa Barat secara umum. Ini juga belum ada analisisnya yang jelas hingga saat ini,” ucapnya.

Kemudian seberapa besar keberadaan Meikarta akan mendongkrak nilai penda­patan asli daerah (PAD) Jawa Barat. “Kalau investasi masuk harus ada ukuran yang jelas dampak terhadap peningkatan PAD Jawa Barat. Hal ini juga belum ada kejelasan,” katanya.

Sebagaimana djelaskan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar bahwa status pembangunan dan pemasaran kawasan permukiman Meikarta Lippo Cikarang dihentikan hingga ada rekomendasi dan izin legal.

Deddy mengungkapkan pembangunan hunian vertikal itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pe­ngelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. “Saya cek di Pemprov belum ada permohonan izin tapi sudah dipasarkan. Kami putuskan ini dihentikan sampai mereka mohon izin untuk rekomendasi,” tuturnya.

Pemprov Jabar tengah merencanakan pengembangan tiga kota metropolitan yaitu Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta) yang akan menjadi kembaran Jakarta. Namun, pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, justru belum mencantumkan izin dari Pemprov padahal masuk salah satu wilayah metropolitan yang tengah dicanangkan.

“Yang metropolitan itu butuh izin Pemprov. Baru bisa dibangun. Apalagi yang lintas kabupaten/kota, yang satu kabupaten/kota saja kalau berskala metropolitan itu harus ada rekomendasi Pemprov. Nah itu (rekomendasi) belum dilakukan,” kata Deddy. Dia khawatir, pembangunan dan pemasaran tanpa izin berpotensi tindakan kriminal. “Yang jelas menjual barang ilegal itu adalah kriminal.

Kan logikanya memasarkan barang ilegal, enggak ada izin, kriminal. Saya khawatir akan dikriminalisasi nantinya,” katanya. Ia khawatir pengembangan kawasan itu berdampak buruk kepada wilayah sekitar karena perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang belum lengkap.

“Kita harus pelajari jangan sampai diba­ngun di sini, banjir di sebelahnya. Dampaknya bagaimana buat masyarakat? Jangan kanan kirinya banjir, tapi dia jual mudah, dibeli lagi, jadi kota baru lagi. Ini kan memarginalisasi masyarakat,” jelasnya. (B-002)***