LPS Kucurkan Rp 749 Miliar untuk Perbankan Dilikuidasi

38

BISNIS BANDUNG- Sejauh ini total dana yang sudah dikeluarkan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk membayar klaim nasabah mencapai Rp749 miliar dari 67 bank yang ada. Sedangkan LPS sudah melikuidasi 81 perusahaan perbankan Pada umumnya likuidasi dilakukan terhadap perbankan karena ketidak hati-hatian pengurus bank pada proses perbankan sehingga munculnya kredit fiktif karena pengurusannya tidak sesuai dengan Undang undang perbankan.

Direktur Grup Litigasi LPS, Arie Budiman menjelaskan pihaknya juga melikuidasi bank yang tidak frudent dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah.”Kalau total bank yang bermasalah itu 81 bank totalnya biayanya sekitar Rp900 miliar,” katanya di Savoy Hamann Bandung, pekan ini.

Sejak 2015 hingga rekapitulasi sampai 31 Juli 2017, 81 perbankan yang dilikuidasi tersebar di berbagai daerah. Sumatera Utara 1 perbankan yang masih dalam proses likuidasi, Sumatera Barat 14 perbankan yang semuanya sudah dilakukan likuidasi.

Lalu, di daerah Riau ada satu perbankan yang masih proses likuidasi, Jambi satu perbankan yang sudah likuidasi, Lampung dua perbankan sudah dilikuidasi. “Dari 81 satu perbankan ini ada satu bank umum, sisanya BPR (Bank Perkreditan Rakyat),” ucapnya.

Sedangkan wilayah Jawa Barat, kata Arie menempati urutan teratas dalam hal likuidasi dengan 20 perbankan, 18 di antaranya sudah selesai dan dua lainnya masih dalam proses.
Setelah itu, ada 19 perbankan Jabodetabek dan Banten yang masuk kategori untuk likuidasi,16 di antaranya sudah selesai. Disusul Jawa Timur dan Bali menempatkan 10 perbankan yang dilikuidasi, enam di antaranya sudah selesai.

Selanjutnya, Jawa Tengah dan DIY delapan perbankan, tujuh di antaranya sudah selesai proses likuidasi. Terakhir Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang menempatkan lima perbankan masuk kategori likuidasi, deĀ­ngan proses tiga diantaranya sudah selesai.

Meski Jabar menempati posisi teratas, untuk tahun ini, ia katakan belum ada penutupan perbankan. Penyebabnya, sejak tahun lalu LPS gencar melakukan sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan penegak hukum secara massif. Gugatan perdata kepada pengurus bank juga banyak dilakukan. “Kalau tahun ini di Jawa Barat belum ada yang diluidasi. Mungkin manajemen perbankannya sudah lebih bagus,”ungkapnya.

Lebih lanjut Arie mengatakan, LPS membayar klaim investasi nasabah variatif, dengan jumlah maksimal Rp 2 miliar per orang untuk setiap bank. Hal itu berlaku sepanjang nasabah tercatat dalam pembukuan bank, tidak menerima bunga penjaminan di atas LPS Rate (BPR 8,875, Bank Umum 6,25 persen dan valas 0,75 persen) serta tidak mengalami kredit macet. (B-002)***