Pemprov Jabar Harus Melakukan Audit Investigatif atas Kota Baru Meikarta

68

BISNIS BANDUNG – Proyek pembangunan kota Meikarta oleh pengembang PT LIPPO grup tbk di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi sudah dijalankan sejak tahun 2015. Hingga sekarang, artinya sudah dua tahun pembangunan tersebut berjalan di atas lahan seluas 2.200 hektar. Setara dengan luas tiga wilayah kecamatan di perkotaan. Kota Meikarta akan menjadi kota baru yang dibangun setelah Jababeka, Delta Mas dan Suryacipta di wilayah Bekasi-Karawang.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, jika merujuk pada RTRW Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, pembangunan kota Meikarta tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah, termasuk dalam lampiran peta rencana wilayah.

”Memang dalam RTRW Kabupaten Bekasi ada fungsi pengembangan wilayah di Cikarang, tapi bukan untuk pembangunan proyek kawasan perkotaan Meikarta LIPPO grup seluas 2.200 ha,” ujar Dadang. Dari aspek tata ruang, lanjut Dadang, bukan saja harus sesuai dengan RTRW, proyek Meikarta juga harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup (RTBL). Setahu kami, proyek Meikarta belum berdasar pada dokumen RDTRK dan memiliki RTBL . Malah, konon RTRW dan RDTR Kabupaten Bekasi masih dalam proses revisi.

Walhi Jawa Barat menyebut, pembanguanan selain harus sesuai dengan aturan tata ruang dan wilayah, pemba­ngunan kawasan perkotaan Meikarta dengan luas kota sangat besar, harus sesuai dengan aturan lingkungan hidup.

Tidak bisa pembangunan seluas kota Meikarta memakai perizinan lingku­ngan biasa , seperti Amdal saja. Pembangunan kota Meikarta harus dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tidak bisa hanya dengan Amdal apalagi amdal-amdalan.

Dengan ketidakjelasan informasi perizinan tata ruang dan wilayah, serta tidak dilengkapinya dokumen lingkungan dan perizinan lingkungan, sudah seharusnya proyek kota tersebut dihentikan aktivitasnya. Pengembang LIPPO Grup sebagai pengembang besar harus mematuhi dan menaati hukum tata ruang dan lingkungan, tidak asal bangun saja apalagi sudah mempromosikan di berbagai media publik baik cetak maupun elektronik. Walhi Jawa Barat menilai, proyek Meikarta pasti akan mengubah bentang alam yang sangat luas, membutuhkan air dan energi yang cukup besar.

Ke depan akan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang besar bukan hanya bagi wilayah di Cikarang tapi juga ke wilayah lainnya di Kabupaten Bekasi. Wilayah Cikarang Selatan, Utara dan Timur adalah wilayah rawan banjir pada musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Mempertimbangkan hukum tata ruang dan lingkungan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di masa yang akan datang, Walhi Jawa Barat tidak setuju dengan pembangunan kota Meikarta dan meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jawa Barat menghentikan rencana pemba­ngunan kota Meikarta dan melakukan audit investigatif atas perizinan pembangunan kota baru Meikarta. Kami, juga mendesak penghentian promosi Meikarta yang dilakukan di berbagai media cetak dan elektronik, karena menyalahi aturan dan etika bisnis . (E-018)***