Wirausahawan Indonesia 83% Berpendidikan SD

104

BISNIS BANDUNG—Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Prof. Dr. H. Rully Indrawan menyebut, upaya membangun UMKM tidak terlepas dari masalah kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha menjadi tonggak utama dalam memajukan UMKM.

Menurutnya, berdasarkan survei wirausahawan Indonesia, sekira 83% diketahui merupakan lulusan SD. Usia pelaku UMKM ini sangat bervariasi. Hasil survei MARS (2012), pelaku usaha Indonesia , sekira 0,06% memulai usaha sejak usia 17-20 tahun.

Sedang mayoritas memulai usaha dari rentang usia 31-45 tahun (57,5%). Sisanya pada usia 46-55 tahun 28,5%. ”Ini menunjukkan kegiatan UMKM, dilakukan bukan sebagai pilihan utama dan belum menarik banyak minat kelompok muda,” papar Rully, Senin (4/9/17) di Bandung.

Dikemukakan Rully, lemahnya entrepreneurship akibat struktur karakteristik sumber di kalangan pelaku UMKM, bermuara pada lemahnya modal intelektual. CEO Smartplus Consulting, Yuszak M Yahya (2014), mengatakan, lebih dari 60 % masalah UMKM terletak pada knowledge (pengetahuan).

Prof Rully Indrawan yang juga Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Pasundan (Unpas) ini lebih lanjut menga- takan, pada abad 21 ini muncul Information Society dan Knowledge Base Society yang menempatkan ”knowledge” menjadi sumber daya yang lebih ”powerful” dibandingkan kapital dan sumberdaya alam.

Peran informasi, sebagai input dan sekaligus output dari Iptek, menjadi pen­ting dalam era knowledge-based economy. Penguasaan teknologi informasi yang merupakan bentuk modal intelektual, diungkapkan Rully, masih sangat terbatas dimanfaatkan oleh UMKM.

Sistem yang berbasis pada jaringan (network) menjadi komponen dalam menentukan kesuksesan bisnis di era globalisasi, faktanya masih terbatas pemanfaatannya, dan masih sangat lemah dikuasai oleh usaha UMKM Indonesia. Adalah tugas bersama untuk membangun wirausahawan muda melalui berbagai tindakan. Antara lain dari pendidikan yang relevan, akses pembiayaan yang mendukung, serta penyederhanaan birokrasi perizinan usaha.

Pendidikan wirausaha yang ada saat ini kurang tertangani dengan baik, terutama yang dijalankan pada pendidikan formal ada baiknya dipikirkan, ada terobosan untuk memanfaatkan sumberdaya luar persekolahan untuk ikut dalam menyelenggarakan pendidikan wirausaha.

Sulitnya akses pembiayaan dan mahalnya biaya pinjaman, menyebabkan nilai tambah usaha tidak jatuh pada kelompok usahawan sektor ril. ”Sejauh ini harus diakui reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, waktu dan biaya administrasi masih cukup rumit,” pungkas Ruly. ( E-018)***