Peruntukan Lahan di BIJB Harus Ada Pengaturan Antisipatif

45

Oleh  Hj. Neti Sum.

PEMERINTRAH  Jawa Barat mendesak pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur menuju Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), segera diselesaikan sesuai target. Hal itu mengemuka pada pertemuan Gubernur Jabar dan jajarannya bersama Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di Bandung. Menurut Gubernuir Jabar, Ahmad Heryawan, pembangunan ruas jalan tol, pembangunan dan pelebaran jalan nontol, menuju BIJB seyogoanya selesai bersama-sama dengan pembangunan BIJB yang akan mulai dioperasikan kuartal pertama tahun 2018.

Pembangunan keudaraan yang menjadi tugas utama pemerintah pusat, tampaknya tidak ada hambatan apa-apa. Justru pembangunan kedaratan yang meliputi pembangunan kawasan bandara dan luar bandara, memiliki persoalan yang cukup rumit. Pembebasan lahan yang belum 100 persen selesai, perbedaan pendapat di kalangan penentu kebijakan, peruntukan lahan, dan sebagainya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Masyarakat Jabar mengkhawatirkan, niat pusat membangun BIJB, tidak disertai semangat membangun. Setengah hati, dan tidak punya rencana secara rinci dan menyeluruh. Masalah yang sebenarnya sangat krusial, justru diserahkan kepada Pemprov Jabar. Pembangunan yang memiliki kadar krusial tinggi itu antara lain, pembebasdan lahan, peruntukan lahan (land use), akses jalan, nasib penduduk sekitar, dan sebagainya. Masalah sensitif itu seyogianya tidak secara keseluruhan dibebankan kepada Pemprov Jabar.