DPRD Dukung Pemerintah Tangani Warga Rohingya

84
A Rohingya refugee girl wipes her eyes as she cries at Leda Unregistered Refugee Camp in Teknaf, Bangladesh, February 15, 2017. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain TPX IMAGES OF THE DAY - RTSYTH2

BISNIS BANDUNG- DPRD Jabar mendukung upaya pemerintah dalam menangani masalah kekerasan dan konflik kemanusiaan yang menimpa kaum muslim Rohingya di Myanmar. “Ya, kita mendukung seluruh upaya pemerintah dalam menangani masalah kaum muslimin di Rohingya,” kata  Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana di  Bandung, pekan ini.

Ia menuturkan, Pemerintah Indonesia tentunya harus bertindak secara politik maupun kemanusiaan untuk menyelesaikan persoalan kaum muslim Rohingya. “Baik upaya yang sifatnya politik maupun kemanusiaan,” katanya.

Ia  secara pribadi mengecam segala tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya di Myanmar yang tentunya harus segera dihentikan dan tidak berkelanjutan. “Kita sangat prihatin dan mengecam keras terhadap seluruh tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin,” katanya.

Ia menambahkan, kasus yang menimpa kaum muslim Rohingya itu bukan sekadar persoalan menyangkut agama, tetapi berkaitan dengan kemanusiaan.

“Sesungguhnya persoalan ini tidak sekadar menyangkut persoalan agama, tapi juga lebih mendasar persoalan kemanusiaan,” katanya.

Sebelumnya, Forum Ulama Jabar menggelar aksi solidaritas di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (4/9) mengecam tindakan kekerasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar.

Aksi tersebut disambut baik oleh Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang menyampaikan dukungan aksi solidaritas umat muslim Jabar terhadap muslim Rohingya.

Menurut Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid,  kekerasan terhadap warga Rohingya oleh militer Myanmar menimbulkan kecaman dari berbagai negara, khususnya negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Aksi solidaritas digalang oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Jakarta hingga penggalangan dana.

Namun, tidak dipungkiri ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat yang mencoba memanipulasi penderitaan etnis Rohingya untuk agenda politik domestik. Bahkan, kelompok-kelompok itu menyebarkan hoaks, mendiskreditkan pemerintah dan memupuk sentimen yang bisa menimbulkan konflik antarumat beragama.

Ia mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak terjebak dalam melihat isu kekerasan terhadap warga Rohingya sebagai konflik antara Islam dan Budha. Hal tersebut, menurut Yenny, justru akan menimbulkan polemik di dalam negeri.

“Wahid Foundation mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak dalam melihat konflik Rohingya sebagai konflik antara agama Islam dan Budha. Apalagi sampai berujung pada sikap memusuhi komunitas atau penganut agama tertentu sebagai respons atas kejadian di Rohingya,” ujarnya  seperti dikutip dari keterangan pers Wahid Foundation, pekan ini.

Dia mengatakan, peristiwa yang dialami oleh warga Rohingya harus dilihat sebagai aksi kekerasan atas kemanusiaan. Pemerintah Myanmar, kata Yenny, harus segera menghentikan serangan militer terhadap warga Rohingya dan segera mengakuinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan Myanmar.

Oleh sebab itu, dia memandang perlu ada upaya yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencari penyelesaian yang substantif atas persoalan tersebut.

“Wahid Foundation meminta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk bahu membahu menyatukan langkah guna mencari penyelesaian subtantif masalah Rohingnya,” ujarnya.(B-002)***