Kenaikan Gaji Anggota DPRD Menuntut Kinerja Maksimal

56

BISNIS BANDUNG- Pasca kenaikan gaji anggota DPRD Jabar sangat diharapkan memberikan pemikiran dan kinerja yang lebih baik lagi sebagai kontribusi nyata dalam ikut serta membangun masyarakat di Jabar. Kini tunjangan komunikasi intensif dan reses pimpinan maupun anggota DPRD meĀ­ngalami kenaikan yang dise- suaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Khusus fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas hanya untuk pimpinan DPRD, sedangkan anggota tidak mendapat fasilitas tersebut. Dalam peraturan tersebut, para anggota dewan mendapatkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Jabar telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Hak Keuangan dan Administratif serta Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, yang merupakan terusan dari amanat Peraturan Presiden (PP) No 17 tahun 2017 tentang Tentang Hak Keuangan dan Administrtif dan Pimpinan Anggota DPRD. Dengan terbitnya Perda tersebut, artinya pimpinan dan anggota dewan sudah resmi menerima hak yang telah diatur dalam Perda atau PP tersebut.

Kepada wartawan pekan lalu di Bandung, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan sudah 10 tahun belakang ini anggota DPRD Jabar tak ada kenaikan atau perubahan tunjangan apa pun. Untuk itu, dengan adanya Perda yang sudah disahkan semua anggota dewan dapat terus mengoptimalkan kinerjanya.

Menurut Sekretaris DPRD Jabar Daud Achmad, untuk DPRD Jabar besaran kenaikan tunjangan komunikasi dan reses, termasuk dalam katagori tinggi. Sebab selisih pendapatan secara keseluruhan selama setahun dan belanja pegawainya relatif besar. ” Selisihnya di atas Rp 5,5 triliun. Sebut saja pendapatan Rp 30 triliun dikurangi belanja pegawai 17 persen,” katanya.

Selisih itu, masuk dalam kategori tinggi maka kenaikan untuk tunjangan komunikasi intensif dan reses itu naik menjadi tujuh kali lipatnya dari uang representasi. Padahal, sebelumnya hanya tiga kali lipatnya. Sesuai dengan aturan, uang representasi ketua DPRD Jabar setara dengan uang representasi gubernur Jabar, sementara untuk wakil ketua hanya 80 persen uang representasi, dan anggota hanya 75 persennya. Saat ini, uang representasi gubernur itu tiga juta.

Dengan demikian tunjangan komunikasi intensif maupun reses masing-masing untuk ketua DPRD akan mendapatkan tunjangan komunikasi Rp 21 juta, sedangkan wakil ketua dewan Rp 16,8 juta dan anggota dewan mendapatkan Rp 15,75 juta. “Untuk tunjangan komunikasi diberikan setiap bulan, sedangkan reses hanya tiga kali dalam setahun. Jadi jangan salah persepsi,” katanya.

Soal tunjangan transportasi maupun perumahan, hanya berlaku untuk anggota dewan. Pimpinan dewan yang meliputi ketua dan empat wakil ketua dewan tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Jadi yang mendapat kedua tunjangan tersebut yaitu 94 orang anggota dewan setiap bulannya. Transportasi, disesuaikan dengan harga sewa di daerah setempat. Kalau di Perda, akan disetarakan dengan esselon dua. “Nah, harga sewa fortuner (kendaraan esselon dua pada umumnya saat ini) itu berapa, nanti pake apraisal dan dipergub-kan,” katanya.

Sebagai konsekuensinya, telah menarik sejumlah kendaraan dinas yang selama ini digunakan anggota dewan. Sisanya tetap ditunggu untuk dikembalikan pada barang dan aset daerah.
“Kenapa kami menarik mobil pinjam pakai itu karena pemberian tunjangan transportasi tidak boleh berbarengan dengan kendaraan dinas,”katanya. (B-002)***