Pengusaha Melirik Ranah Politik Memberi Alternatif pada Pemilih

43

BISNIS BANDUNG – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Herman Muchtar SE mengatakan, fenomena maraknya pengusaha melirik ranah politik terutama pada Pemilihan Kepala Daerah merupakan hal yang wajar. Saat ini saja , kata Herman , ada beberapa kepala daerah, bahkan kepala negara yang berasal dari pengusaha, seperti Jokowi, Jusuf Kalla , Fadel Muhammad dan lainnya Dihubungi secara terpisah Sekretaris Prodi Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, M.A mengemukakan, maraknya bakal calon kepala daerah yang berasal dari pengusaha di Jawa Barat untuk jabatan Gubernur, Bupati/Walikota, perlu diapresiasi, karena memberikan alternatif yang beragam kepada pemilih.

Sedangkan Herman menduga mengapa pengusaha, khususnya di Jawa Barat melirik kancah politik, konsep idealnya untuk memajukan pembangunan diJawa Barat , mengubah pola pikir tidak selalu “birokrat oriented” tapi sudah harus “bisnis oriented” . Sedikitnya ada lima bakal calon dari kalangan pengusaha yang akan bertarung di ajang pemilihan kepala daerah Jabar.
Pengusaha yang terjun ke ranah politik harus mampu membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Saat ini, semua sektor usaha sedang lesu, mulai dari industri, perdagangan, pertanian, perumahan dan pariwisata , khususnya sektor perhotelan. ”Omset pedagang turun, ekspor menurun, wisman turun, okupansi hotel turun, dan iklim investasi belum nampak,” ungkap Herman, Senin (11/09/17) di Bandung.

Putus mata rantai
Dikemukakan Firman Manan, ada bebe­rapa keunggulan politisi dari kalangan pe­ngusaha/profesional. Pertama, saat ini kepercayaan publik terhadap parpol menurun (rendah), sehingga pemilih mencari calon pemimpin alternatif, salah satunya dari kalangan professional/pengusaha.

Kedua, pengusaha dipandang mempu­nyai “track record” dalam memimpin organisasi yang dapat diadaptasi ketika memimpin organisasi publik. Ketiga, modal material yang dimiliki pengusaha merupakan variabel penting dalam politik Indonesia yang relatif masih berbiaya tinggi (high cost politics).

Disebutkan Firman, politisi dari kala­ngan profesional/pengusaha kelebihannya adalah kecenderungan mengambil risiko yang cepat dalam mengambil keputusan, sehingga bisa memotong rantai birokrasi. Kekurangannya adalah terdapat perbedaan mengurus organisasi privat dan publik, sehingga apabila tidak berhati-hati da­pat memicu resistensi dari birokrasi.

Walau memungkinkan ada ancaman “conflic of interest”, menurut Firman dapat dihindari dengan membangun sistem, mi­salnya dengan membuat aturan. Sepanjang bisa menyesuaikan pengalaman manajerial di organisasi privat ke dalam organisasi publik, potensi keberhasilan relatif besar.

Disebutkan Firman , saat ini memang terdapat kasus-kasus yang menunjukan adanya kebijakan yang pro investor ,tidak pro rakyat. Di antaranya kasus korupsi yang diungkap KPK terkait dengan pemberian izin dari penguasa kepada pengusaha, menunjukan praktek korupsi. Karenanya, membangun sistem penga -wasan yang baik merupakan salah satu sarana untuk “memaksa” pemimpin agar mengedepankan kepentingan publik .”Bukan kebijakan-kebijakan yang me­nguntungkan golongan tertentu,” pungkas Firman. (E-018)***