Kesepakatan Sister Province Bukan Sekadar Komitmen

42

BISNIS BANDUNG- Pemprov Jabar diharapkan mereali- sasikan kesepakatan berbagai bidang atas kerjasama sister province yang terjalin dengan berbagai provinsi di luar negeri, artinya mampu menggali potensi lebih terarah dan jauh. Terakhir adalah ketika kunjungan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan pihak terkait ke Rusia, sangat postensial dalam mengembangkan pertanian.

Dalam percakapan dengan wartawan di Bandung baru-baru ini, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan pihaknya ingin potensi Jawa Barat bisa memberikan hal positif pembangunan di Jawa Barat.  ”Saat Pak Gubernur ke Rusia, itu ada tanaman tomat satu pohon 12 kg itu kan luar biasa. Kebetulan di Jawa Barat juga banyak pertanian,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditantang merealisasikan kerja sama itu di berbagai bidang. Dan bidang yang dirasa cukup potensial adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), bidang pertanian, dan perkebunan. Dengan demikian, kesepahaman tersebut bukan sekadar komitmen di atas kertas.

Ke depan Jawa Barat dapat mengolah hasil mentah pertanian menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Jumlah wilayah pertanian yang cukup luas merupakan potensi yang harus digali lebih jauh oleh Provinsi Jawa Barat.

Begitu juga kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan Jepang. Ini penting de­ngan jumlah penduduk 47 juta jiwa akan banyak peluang pengemba­ngan SDM dari Jepang juga membantu untuk memba­ngun masyarakat Jawa Barat.

Tentunya selain berdampak positif pada Provinsi Jawa Barat, jalinan kerja sama itu bisa berdampak pada provinsi yang diajak kerja sama. Saat ini kerja sama Jabar dengan beberapa provinsi di mancanegara, antara lain Wallonia Region (Belgia), Prefektur Shizuoka (Jepang), Khartoum State (Sudan), dan Souss Massa (Maroko). Di tempat terpisah Anggota DPRD Jabar, Imas Noeraini mengatakan, investasi asing yang masuk dalam kerjasama sister province perlu pengawasan ketat supaya sesuai dengan kepentingan nasional, terutama di daerah.

Berkenaan dengan investasi asing yang masuk dalam kerjasama sister province, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus da­pat melakukan pengawasan. Selain itu, engawasan ketat penting dilakukan berkenaan dengan rencana tata ruang Provinsi Jawa Barat, aspek lingkungan dan kerjasama dalam pemenuhan tenaga kerja serta pembangunan kawasan industri.

Menurut Iman pembangunan infrastruktur yang dipadukan harus betul-betul komprehensif dengan rencana nasional, terutama kondisi yang berkenaan dengan pembangunan itu yaitu memperhatikan terhadap kepentingan masyarakat Jawa Barat, kepentingan nasional dan kepentingan global lainnya. (B-002)***