Anggaran Pendidikan Serap 40 % dari Total APBD Jabar

33

BISNIS BANDUNG- Sektor pendidikan di Jawa Barat tetap menjadi program prioritas hingga 20 persen dari total APBD. Dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2018, aktivitas sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, bahkan tahun 2017 ini mendapat porsi hingga 40 persen. Menurut Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari usai sidang paripurna DPRD, pekan ini sektor pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi yang diperkuat dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh sebab itu, setiap pembahasan dan penyusunan RAPBD, sektor pendidikan mendapatkan anggaran terbesar. Pada tahun 2017 anggaran untuk pendidikan mencapai 40 persen karena alih kelola SMA/SMK yang notabene menambah jumlah PNS Provinsi Jabar yang semula 17 ribuan manjadi 41 ribuan.’ ”Adanya peningkatan DAU/DAK untuk provinsi, bukan saja untuk gaji tapi juga untuk peningkatan sarana-prasarana, SMA/SMK. Di samping peningkatan kualitas guru dan siswa yang memadai,” ujarnya.

APK masih rendah
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri menyebut masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang sampai saat ini baru sampai di angka 76,6%, masih jauh di bawah APK nasional menjadi sorotan. Untuk itu, dinas pendidikan provinsi harus membuat langkah-langkah konstruktif dan program inovatif untuk mendongkrak APK pendidikan. Rendahnya APK pendidikan tidak terlepas dari masih banyaknya kabupaten/kota yang APK-nya jauh di bawah APK provinsi. Jadi permasalahan tertkait APK pendidikan ini ada di tingkat kabupaten/kota karena Disdik Jabar hanya sebatas koordinatif.

”Namun, sejalan dengan alih kelola SMA/SMK ke provinsi, pihak Disdik Jabar harus melakukan inventarisir permasalahan, mengkaji dan membuat program terobosan/ inovasi, agar dapat mendongkrak APK Jabar, ujarnya. Meskipun pihak Disdik Jabar telah berupaya meningkatkan APK, seperti membuka unit sekolah baru (USB), memperbanyak Sekolah Terbuka tingkat SLTA (SMA/SMK), menambah sarana-prasarana kependidikan, meningkatkan SDM Guru. Namun hasilnya, peningkatan APK belum optimal dan signifikan.

”Dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar ke daerah-daerah, masih menemukan adanya sekolah yang hidup enggan mati juga tidak, untuk kondisi Sekolah yang demikian baik SMA maupun SMK Komisi V DPRD meminta dilakukan merger saja,” tegasnya.
Terkait program penambahan dan pembangunan USB terutama di kecamatan yang belum ada SMA Negeri atau SMK Negeri sama sekali, tentunya sangat didukung. Termasuk juga membuka dan memperbanyak Sekolah Terbuka SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota juga sangat kita dukung. Meskipun saat ini program USB dan sekolah terbuka SMA/SMK, belum mampu menunjukan peningkatan APK secara signifikan, sehingga menuntut Disdik Jabar mampu menciptakan program inovasi. (B-002)***