Dinkes Jangan Lengah Awasi Peredaran PCC

31

BISNIS BANDUNG- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat terus berkoordinasi dengan balai besar pengawas obat dan makanan (BB POM) terkait peredaran obat jenis Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) yang konon obat keras tersebut telah ditarik dari peredarannya sejak 2013. “Kami belum menerima laporan peredaran obat PCC di wilayah ini. Kendati begitu, kita tetap bekerja sama dengan Balai Besar POM karena kewenangan mereka. Mudah-mudahan ditarik semua,” kata Brigjen Pol Rustandi selaku Kepala BNNP Jabar kepada pers di Bandung, pekan ini.

Dia mengimbau masyarakat bukan hanya jenis obat PCC saja yang dilarang dikonsumsi karena termasuk obat keras. Melainkan obat jenis apapun untuk proses penyembuhan penyakit, harus sesuai de­ngan takarannya. “Kita sarankan jangan minum obat tertalu banyak, jangankan PCC obat sakit kepala pun bisa over dosis kalau kebanyakan minumnya,” tegasnya.

Dalam mengantisipasi peredaran obat keras tersebut masuk ke wilayah Jabar, pihaknya berkoordinasi dengan Balai Besar POM Bandung, Polri, dan dinas terkait lainnya. Namun, ia memastikan obat yang merupakan penenang yang menyebabkan halusinasi tinggi tersebut belum beredar di sini.

Seperti diketahui, obat PCC menyebabkan puluhan orang menjadi korban gangguan kepribadian dan disorientasi di Kendari Sulawesi . PCC adalah obat keras yang tidak boleh diperjual-belikan sembarangan atau harus seizin dokter, namun kenyataannya obat tersebut dipasarkan de­ngan harga murah kepada siswa di Kendari.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Haris Yuliana, meminta pemerintah daerah melalui dinas kesehatan provinsi (Dinkes) maupun kabupaten/kota di Jawa Barat untuk mengawasi peredaran obat PCC. Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap peredaran obat tersebut, termasuk obat-obat lainnya yang dapat disalahgunakan dan berbahaya bagi pemakainya. Haris mengatakan, pihak-pihak terkait harus melakukan pengetatan pengawasan distribusi dan penjualan obat di apotek maupun instalasi kesehatan lainnya. Hal itu untuk mencegah penyalahgunaan obat.

Di samping itu, adanya penggerebekan sebuah gudang yang diduga sebagai tempat penyimpanan bahan pembuatan PCC di Cimahi, menjadi sinyal agar kewaspadaan harus ditingkatkan. “Saya sering mendapat laporan, atau sendiri melihat, obat yang harusnya ditebus pakai resep dokter malah beredar bebas. Ini tidak boleh terjadi lagi, karena nantinya akan semakin banyak korban penyalahgunaan obat,” kata dia.

Selain itu, pengawasan juga harus dilakukan melalui media daring (online). Karena, beberapa obat ilegal dijual melalui online agar peredarannya sulit diketahui aparat keamanan. “Perhatikan juga perdagangan online, karena bisa saja beredarnya lewat online. Pemerintah harus tingkatkan kemampuan pengawasan di perangkat teknologi informasi,” katanya.(B-002)***