Penerbit Uang Elektronik yang Langgar Aturan akan Ditindak Tegas

25

Di Jawa Barat, Jalan Tol Purbaleunyi akan 100% hanya melayani transaksi nontunai mulai 22 September 2017. Pemberlakuan tersebut diawali di Gerbang Tol Baros 1, dan terus bertahap pada gerbang-gerbang tol Purbaleunyi lainnya. Menunjang hal tersebut, Bank Indonesia pun mengijinkan pihak perbankan mengenakan biaya top up uang elektronik. Biaya top up pun ditolak sebagian masyarakat karena dianggap membebani.

Di tengah penolakan sebagian masyarakat mengenai biaya top up uang elektronik, Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi BI Aribowo, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Agusman, dan Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pungky P. Wibowo menyatakan beberapa hal pada Selasa 19 September 2017, di antaranya BI telah melakukan pengaturan uang elektronik berdasarkan 5 aspek, yaitu keamanan, efisiensi, kompetisi, layanan dan inovasi.

Selain itu, saat ini telah terdapat praktek pengenaan biaya top-up uang elektronik melalui berbagai channel, yakni channel yang dikelola langsung oleh bank yang meliputi ATM, EDC, mobile based device dll, dan channel yang dikelola/ ditempatkan di mitra seperti indomaret dan alfamaret. Biaya top up di gerai pun bervariasi, bergantung pada masing-masing merchant/ mitra. Ada yang menerapkan Rp 1.500 seperti alfamart, Rp 2.000 (gerai TransJakarta), bahkan Rp 6.500 (top-up melalui transfer antar bank) Sebagai gambaran, biaya top-up off-us lewat ATM dengan mekanisme interkoneksi transfer antar bank saat ini dikenakan biaya Rp5.000-Rp6.500. Kelak, dengan adanya kebijakan BI, biaya tersebut akan turun dengan sangat signifikan untuk seluruh channel ATM bank yang interkoneksi.

BI menambahkan, pihaknya segera akan mengeluarkan aturan terkait top up uang elektronik yakni untuk top up hingga threshold atau batas nilai tertentu akan bebas biaya. Threshold ditentukan dengan penelitian terhadap behaviour masyarakat dalam melakukan top up. Bila melakukan top up di atas threshold atau batas nilai tertentu maka bank diperkenankan mengenakan biaya yang batas atasnya/ capping diatur BI. BI pun akan menertibkan harga biaya biaya top-up untuk transaksi off-us yang saat ini berbeda-beda. BI akan menetapkan batas atas/ capping untuk biaya top-up transaksi off-us.

Biaya top up untuk transkasi off us nilainya wajar, tidak berlebihan dan menjaga agar tidak ada rente ekonomi. Capping biaya top-up transaksi off-us lebih murah dibandingan dengan biaya top up yang dikenakan saat ini di convenience store maupun busway. Jadi dalam aturan ini BI tidak menaikkan biaya top-up melainkan akan menurunkan harga dari yang sudah diberlakukan saat ini di merchant atau gerai pengisiaan uang elektronik. Karena ini adalah batas atas/capping maka penerbit uang elektronik juga bisa membuat top up uang elektronik tidak berbayar atau gratis. Hal ini akan menciptakan kompetisi di antara penerbit uang elektronik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai biaya top-up akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (National Paymen Gateway) yang akan terbit segera. Namun, aturan mengenai biaya top-up akan diberlakukan setelah amandemen PBI Uang Elektronik terbit. Amandemen PBI Uang Elektronik direncanakan pada tahun ini.
Menurut BI, biaya top up uang elektronik dikenakan dalam rangka mendorong inovasi, kompetisi dan layanan dalam uang elektronik. Investasi perbankan dalam uang elektronik tidak sedikit sehingga perlu ada pengaturan biaya top up agar investasi dapat kembali.

Akseptasi uang elektronik saat ini masih sangat rendah. Uang elektronik hanya digunakan pada tempat tertentu. Hal ini menyebabkan Volume transaksi uang elektronik masih kecil sehingga maka biaya pengelolaan/operasi uang elektronik akan besar dan bank tidak untung dalam uang elektronik. Namun bila volume transaksi besar maka biaya pengelolan akan mengecil sehingga pada waktunya bank akan untung. Oleh karena itu, bila pada suatu saat nanti volume sudah besar dan bank sudah untung, BI akan meninjau aturan mengenai biaya top-up.

Dengan konsep yang baru dengan kemudahan akses, interkoneksi dan interoperability BI mengharapkan volume transaksi uang elektronik meningkat agar masyarakat merasakan kemudahan dan efisiensi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, biaya top-up yang lebih murah diban­dingkan dengan saat ini, akan mendorong volume transaksi uang elektronik sehingga akan menciptakan economic of scale yang lebih baik.

Mengenai biaya top-up uang elektronik yang selama ini dikenakan oleh convenience store, biaya itu selama ini tidak masuk perbankan, tetapi hanya dipungut oleh convenience store. Penerbit uang elektronik yang melanggar aturan biaya top up akan dikenakan sanksi teguran sebagai bagian dari fungsi pengawasan. (Budi H.) ***