Masih Ada Penilai Tersangkut Hukum, Mappi Lakukan Sosialisasi

31

Hingga saat ini, masih ada kasus hukum yang menjerat penilai suatu objek lelang, hingga harus diproses di pengadilan. mengantisipasi terus terjadinya hal tersebut, masyarakat profesi penilai indonesia dewan pengurus daerah jawa barat, mensosialisasikan standar penilaian indonesia tiga enam-enam, yaitu penilaian untuk tujuan lelang dan pedoman teknis standar imbalan jasa penilaian tahun 2017, pagi tadi di bandung.

Menurut pimpinan masyarakat profesi penilai indonesia atau mappi dewan pengurus daerah jabar, achmad huda, saat ini masih ada penilai suatu objek lelang yang tersangkut hukum. hal tersebut biasanya karena aplikasi atau opini penilaian yang dikeluarkannya sampai merugikan negara. untuk mengantisipasi kembali terjadinya hal tersebut, pihaknya menggelar sosialisasi standar penilaian indonesia 366 yaitu penilaian untuk tujuan lelang dan pedoman teknis standar imbalan jasa penilaian tahun 2017, di kota bandung, senin pagi.

Sosialisasi yang dihadiri unsur perbankan umum ini, pun diselenggarakan karena masih banyak pertanyaan tentang standar imbalan jasa penilai. sosialisasi ini pun dapat membantu instansi pemerintah dalam menentukan harga pokok penilaian suatu objek lelang. peningkatan sumber daya manusia di perbankan terkait penilaian ini pun menjadi masalah yang perlu ditanggulangi mappi, sehingga hampir 10 kali dalam setahun, edukasi dan sosialisasi terus dilaksanakan.

Sementara itu, ketua komite penyusun standar penilaian indonesia, hamid yusuf menyatakan, berdasarkan data di bulan juni, terjadi kenaikan non performing loan atau npl secara nasional sebesar 2 koma 9 sampai 3 persen. sedangkan di jawa barat mendekati empat persen. hal tersebut menandai tingginya potensi kredit macet, yang menyebabkan aset harus diambil alih dan diuangkan salah satunya dengan cara lelang. menghadapi hal tersebut, tim penilai harus memahami standar baru yang dikeluarkan terkait lelang, dengan dilengkapi pedoman fee.

Rencananya, tahun depan, kspi akan mengeluarkan standar penilaian baru yang berlaku internasional, tapi disesuaikan dengan kearifan lokal.

Budi hartati, bandung tv.