KUR Untuk Pembiayaan UMKM Terhambat Suku Bunga dan Persyaratan

42

BISNIS BANDUNG – Pengamat Ekonomi, Managemen dan Bisnis Universitas Widyatama, Keni Kaniawati SE. Msi menyebutkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema kredit/pembiayaan modal kerja yang diperuntukkan khusus bagi Usaha Mikro Kecil Mene­ngah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible) . Namun, lanjut Keni , kredit tersebut mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable).

Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan program ini, pertama pemerintah (Bank Indonesia) dan Kementerian Teknis (Keuangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM). Kedua, Lembaga Penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga adalah perbankan sebagai penerima jaminan yang menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi.

Dikemukakan Keni Kaniawati, perkembangan KUR yang digulirkan , pada awalnya banyak diminati dengan daya serap kredit yang cukup tinggi. Namun, akhir-akhir ini program tersebut menjadi tidak efektif bagi pelaku UMKM karena suku bunga yang diberikan tidak begitu menarik, di sam­ping dibebani berbagai persyaratan yang dianggap memberatkan.

Akhirnya, pelaku UMKM kembali mencari sumber pendanaan lain. Kita berharap usaha pemerintah melibatkan perbankan swasta untuk menyalurkan dana KUR bisa dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan. Misalnya bagaimana meminimalkan persyaratan kredit tanpa menanggalkan prinsip kehati-hatian, terutama soal jaminan. ”Karena salah satu penyebab rendahnya daya serap KUR belakangan ini karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM,” ujar Keni, Senin (25/9/17).

Tentu saja, lanjut Keni , ganjalan pokoknya adalah tingkat suku bunga yang tidak kompetitif. Jangan heran kalau pelaku usaha kecil kembali melirik rentenir, biar bunga mencekik, tapi mudah mendapatkan dana pembiayaan. Untuk menyikapi keterbatasan program KUR yang tujuan utamanya memfasilitasi pembiayaan UMKM, menurut Keni , harus ada lembaga pembiayaan lain yang lebih efektif.

Salah satunya adalah memberdayakan fungsi dan peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang selama ini sudah akrab di tengah masyarakat. Harus diakui kelemahan LKM saat ini karena tidak memiliki penga- was dan pengendali. Peran dan fungsi LKM tak bisa diabaikan, sudah saatnya memiliki payung hukum yang jelas. ”Sebenarnya soal payung hukum LKM, dalam bentuk undang-undang (UU) LKM sudah digulirkan, namun rancangan payung hukum tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat,” tutur Keni.

Akademisi Universitas Widyatama ini mengungkapkan, salah satu permasalahan utama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kesulitan mengakses kredit perbankan. Perbankan enggan memberikan kredit skala kecil kepada UMKM, karena tingginya risiko kredit macet dan besarnya biaya pengelolaan kredit, akibat ketidaksamaan informasi (assymetric information problems) yang menyebabkan pihak bank kesulitan dalam menilai kelayakan kredit UMKM karena pihak pelaku usaha belum memiliki sistem akuntansi yang baik .

Pendekatan komersial
Lebih lanjut dikemukakan Keni , pendekatan yang terlalu menekankan prinsip komersial/pasar (commercial-based approach) menyebabkan lambatnya proses penyaluran karena sangat mungkin hanya UMKM yang memiliki aset dan profitabilitas yang baik yang akan mendapatkan KUR. Dari sisi UMKM, keterbatasan informasi dan kendala sosial-budaya menyebabkan kesulitan untuk mengakses KUR melalui sistem perbankan. Suku bunga KUR yang ditetapkan oleh perbankan memang masih jadi beban bagi pelaku UMKM, sehingga banyak pelaku UMKM tidak mampu mengembalikan kre­ditnya .

Diakui Keni, KUR masih menjadi pilar perkembangan usaha kecil menengah nasional. KUR harus betul-betul memberikan fasilitas kepada masyarakat kecil . Termasuk menurunkan bunga , jangan lebih tinggi dari kredit besar. Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis ketetapan suku bunga KUR tahun 2017 tetap sebesar 9% dan menaikkan plafon menjadi Rp 110 triliun dari sebelumnya Rp 100 triliun. “Kemenko Perekonomian meminta industri jasa, khususnya perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur KUR untuk mengalokasikan penyalurannya ke sektor produktif.

Melihat ketetapan tersebut, pemerintah batal menurunkan suku bunga KUR menjadi 7%,” ungkap Keni. Padahal , kata Keni , penurunan suku bunga KUR ini sebenarnya arah kebijakan untuk mendorong bunga kredit di perbankan umum ke arah single digit. Kondisi ini tentunya diharapkan terjadi, karena bisa berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Walau penurunan suku bunga KUR ini tidak dilakukan dalam waktu singkat, karena kemungkinan efeknya terhadap lembaga keuangan di luar perbankan, seperti koperasi akan terpukul.

Koperasi yang memiliki kapasitas lebih kecil harus mengikuti penurunaan bunga pinjaman, padahal cara koperasi mencari profit bersumber dari penarikan bunga pinjaman. Disamping itu juga keberlangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). ”Dengan penurunan suku bunga KUR, BPR mungkin akan kehabisan nasabahnya, hingga membutuhkan waktu lama untuk melakukan penyesuaian,” ujar Keni.

Namun demikian, pemerintah harus terus berusaha menekan tingkat suku bunga KUR untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena, minat pelaku UMKM untuk menggerakkan usahanya akan semakin meningkat dengan suku bunga kecil. Dengan skala usaha meningkat, berpotensi menyerap tenaga kerja lebih banyak. ”Apapun hebatnya, gencarnya upaya yang dilakukan , jika pelaku usaha kecil tidak diperhatikan, kemiskinan tidak akan turun,” ungkap Keni. Perbankan harus aktif dan fleksibel dalam melakukan pembiayaan usaha mikro dengan mengutamakan prosedur yang mudah dan sederhana. Tetapi harus tetap mengacu pada prinsip dasar pemberi­- an kredit.

Namun demikian Keni menjelaskan, besarnya kredit macet (non performing loan/NPL) pada program penyaluran kredit (KUR) telah mendorong pemerintah memangkas penyaluran KUR dengan melakukan pola pendistribusian penyaluran KUR, terkait penunjukan bank pelaksana penyaluran KUR. Permasalahan kredit macet menjadi risiko semua bank yang mempunyai fasilitas penyaluran kredit. Bank harus melakukan perbaikan dalam penyaluran kredit, selektif, sehingga terhindar dari kondisi finansial yang memburuk akibat kredit macet.

KUR bukan merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat, tapi merupakan kredit/pembiayaan kepada UMKMK, sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR kepada bank pemberi kredit. Dana KUR bukan dari pemerintah tetapi dana dari pihak perbankan. ”Sumber dana KUR, 100% berasal dari bank pelaksana yang menghimpun dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito,” Keni menjelaskan . ( E-018)***