Pembayaran Nontunai Memutus Mata Rantai Kebocoran

45

BISNIS BANDUNG – Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar ”Bermartabat” Kota Bandung , Ervan Maksum mengaku, secara bertahap pihaknya akan menerapkan transaksi keuangan nontunai.

Bagi PD Pasar, lanjut Ervan, ada beberapa manfaat dari pemberlakuan pembayaran nontunai tersebut, antara lain untuk meminimalisasi kebocoran, pembayaran pajak PPN dan PPH oleh pedagang bisa lebih tepat. Termasuk meminimalisasi transaksi antara pedagang dan petugas kolektor menggunakan uang tunai. “Cashles Program” ini akan diberlakukan pada dua transaksi, yakni pembayaran pedagang ke pengelola/PD Pasar. Kedua, transaksi jual beli pedagang dan pembeli akan dilakukan secara bertahap.

“Bukan untuk mengurangi tenaga kolektor, namun ke depannya akan digunakan untuk kegiatan lain dan pengembangan usaha, juga untuk mengurangi interaksi antara konsumen/pedagang dan petugas,” ujar Ervan , kemarin di Bandung. Sebagai ilustrasi, Ervan mencontohkan, jasa pelayanan ke satu kios, misalnya Rp 5.500, ditambah PPN 10% (Rp 550), total yang dibayarkan Rp 6000 atau lebih. Jika ada pengembalian susah dihindari untuk tidak di storkan karena urusan teknis. Kalau diakumulasikan menjadi besar.

Potensi kebocoran
Dikemukakan Ervan, potensi kebocoran salah satunya pada selisih antara yang harus disetorkan dengan pembayaran . “Cashless program” ini akan memutus mata rantai kebocoran. “Cashles Program” lebih ampuh, karena langsung dengan sistem. Diakui Ervan, saat ini, potensial lost PD Pasar masih cukup besar, banyak pedagang yang tidak taat membayar, dan dalam penagihan. Potensial lost penyebabnya bukan kecurangan yang dise­ngaja, namun karena sistem tidak bisa meng- akomodasinya.

Dijelaskan Ervan, cashles program merupakan program pemerintah yang sudah diberlakuan, masing-masing ada keunikannya. Salah satu yang sudah memberlakukan “Cashles Program” adalah PT KAI, dalam penjualan tiket untuk Commuter Jabodetabek. Salah satu kendala yang dihadapi saat ini, untuk pemberlakuan “Cashles Program” di ruang lingkung PD Pasar ”Bermartabat” Kota Bandung, yakni kios di pasar sejauh ini belum terstruktur, masih ada beberapa kios belum jelas kepemilikan .

Dibutuhkan waktu untuk me-registrasi ulang pedagang, verifikasi dan registrasi ruang dagang. Regulasi, sudah disiapkan di Peraturan Walikota tahun 2017, mengenai pengelolaan pasar. Infrastruktur, saat ini sedang dipersiapkan bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai infrastruktur memadai untuk mendukung “Penerapan Cashless Program dibutuhkan sosialisasi dan pemahaman,” tambah Ervan. (E-018)***