Stop Impor Garam Panen Segera Tiba

33
Pekerja memanen garam di laharan pegaraman Desa Bunder Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (8/9). Buruh olah yang bekerja untuk PT. Garam mengaku mendapatkan bagian satu banding tiga, jika dalam satu lahan menghasilkan tiga ton garam, maka pekerja tersebut mendapatkan bagian satu ton dengan harga sekitar Rp.270 ribu per ton, sementara garam milik rakyat berkisar Rp.525 ribu per ton. ANTARA FOTO/ Saiful Bahri/Koz/hp/14.

BISNIS BANDUNG-Semestinya pemerintah pusat tidak membolehkan impor garam lagi, sebab kebijakan itu sangat merugikan petani. Apalagi saat ini petani garam mendekati musim panen garam.

“Kami meyakini kebutuhan garam di wilayah Jawa Barat dapat tercukupi dengan panen garam dari petani garam lokal. Kita sudah mau panen, pemerintah malah saya mendengar melakukan impor garam.Ini tentunya sangat memprihatinkan, karena habislah garam kita bisa terbuang,” keluh Ketua Kelompok Tani Garam, Sakirin di hadapan anggota DPRD Jabar pada acara hearing dialog di Desa Tanjakan Kec. Krangkeng, Indramayu, pekan ini.

Petani garam di Krangkeng, katanya menyambut baik adanya rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar yang diinisiasi DPRD untuk membentuk peraturan daerah tentang perlindungan petani garam dan petambak ikan supaya hasil panen garam ke depannya diatur oleh perda tersebut.

”Kalau garamnya impor, garam dari kita mau dikemanakan kalau tidak ada yang beli, termasuk pemerintah daerah pun tidak mau beli, kita sangat dirugikan kalau seperti ini terus,” katanya. Karena itu, lanjut dia, ke depannya pemerintah daerah dapat menampung garam dari petani lokal untuk dimanfaatkan kebutuhan garam kepada masyarakat di Jabar. Paling tidak ada badan yang akan menampung stok garam untuk dikelola agar garam lokal bisa bermanfaat. ”Seperti Bulog membeli beras petani dengan harga yang sesuai pasar untuk dikonsumsi masyarakat banyak. Nah garam pun seharusnya kaya gitu,” tandas Sakirin.

Pada acara dialog guna mencari masukan dan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Jabar, Hj Ganiwati SH, MM mengatakan, kondisi masyaraka sekitar pantai saat ini tengah ditempa sejumlah persoalan yang cukup genting.  Di antaranya persoalan abrasi dan tidak stabilnya harga garam serta kebijakan impor garam. Hal itu memberatkan para pembudidaya dan petambak garam di Kabupaten Indramayu.

“Karena itu kami berupaya untuk mencari solusi untuk menyiasati bagaimana caranya agar para petambak tidak merugi akibat persoalan yang dihadapi. Atas dasar itulah kami berinisiasi untuk membuat raperda ini,” ujarnya. Dia menambahkan, berkaitan dengan stabilisasi harga garam seharusnya pemerintah turut memikirkan dampak terhadap petani garam lokal dengan kebijakan impor tersebut agar para petani garam dan petambak ikan tidak terdampak buruk akibat kebijakan tersebut.

Intinya negara harus hadir untuk memberikan solusi kepada petani garam lokal. Bagaimana tidak, kebijakan hanya melempar harga garam ke pasar dibiarkan begitu saja. Tanpa ada solusi bagi petani garam dan petambak ikan, sedangkan masalah infrastrukturnya pemeraintah tidak memikirkan.

”Di sinilah negara harus hadir, mau sejahtera bagaimana garamnya saja tidak dihargai oleh apa-apa dari pemerintah,” ucapnya. Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat, Dodi Sudenda mengatakan, program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para petani garam maupun petambak ikan sudah berjalan, tetapi tahun ini belum terealisasi.

Selain itu, untuk mengantisipasi tidak stabilnya harga garam, pihaknya akan be­kerja sama dengan BUMD untuk menyerap dan menentukan harga garam agar dapat dinikmati oleh para petani garam. ”Kita juga sudah menyiapkan program untuk mengantisipasi tidak stabilnya harga garam lokal akibat impor. Namun harus dikoordinasikan dengan BUMD untuk pelaksanaannya,” ujar Dodi. (B-002)***