Hukum Pidana bagi Pencemar Lingkungan

29

PEMERINTAH  Kabupaten Bandung melayangkan surat peringatan terhadap 145 perusahaan berkaitan dengan pembuangan limbah yang mencemari sungai. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupten Bandung bersiap-siap melaklukan tindakan hukum apabila perushaan-perusahaan tersebut tidak mengindahkan surat peringatan itu. Tindakan hukum itu berupa pidana sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggar akan dikenai hukuman penjara tiga tahun dan denda tiga miliar rupiah.

Konon menurut berita yang dimuat PR (25/9) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bandung, semua pelaku usaha sudah diberi keleluasaan berusaha di wilayah Kabupaten Bandung.  Wajar apabila tumbuh kesadaran perusahaan memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan limbah. Khusus pembuangan limbah ke Sungai Cisangkuy yang bermuara ke Citarum, Pemkab Bandung, dalam hal ini Seksi Penaatan Hukum Lingkungan DLH, sudah melakukan patroli dan sidak di sepanjag sungai dan sumber air limbah. Hasilnya berupa kajian dan pengiriman surat peringatan bahkan ada juga surat rekomendasi penghentian kegiatan usaha. Menurut Kasi Penataan Hukum Lingkungan itu, DLH Kabupaten bandung mengirimkan 12 surat peringatan, 7 surat teguran, dan 1 surat rekomendasi.

Sebetulnya sudah sangat lama rakyat mendengar rencana pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan pencemar lingkungan tersebut. Jauh sebelum UU No. 32 lahir, rencana itu sudah muncul dan terdengar langsung oleh masyarakat. Akan tetapi pencemaran lingkungan dan pendirian pabrik terus berjalan. Sungai Citarum dan semua anak sungainya, termasuk Sungai Cisangkuy makin hari makin tercemar. Padahal masyarakat tahu benar, air Sungai Cisangkuy itu digunakan sebagai air baku bagi air minum warga Kota Bandung.