Data Penduduk Jawa Barat di Disdukcapil-BPS tak Klop

19

BISNIS BANDUNG- Data jumlah penduduk yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) hingga saat ini belum juga klop. Padahal data kependudukan sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada/ Pilgub 2018 mendatang, ungkap Ketua Komisi I DPRD provinsi Jawa Barat, Syahrir, SE kepada wartawan, baru-baru ini di Bandung. Perbedaan jumlah kependudukan antara BPS dan Disdukcapil seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, sudah selayaknya pihak Disdukcapil kab/kota dan Jabar segera memperbaiki datanya. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan saat pencoblosan pilkada serentak tahun 2018.

Diungkapkannya, dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi I ke kabupaten/kota ditemukan kekurang-singkronan data yang dimiliki oleh Disdukcapil Kab/kota dengan BPS Kab/kota yang berdampak dalam penetapan jumlah pemilih dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilgub Jabar tersebut. ”Mumpung masih cukup waktu, Disdukcapil Jabar perlu secepatnya meningkatkan koordinasi ke semua Disdukcapil Kab/kota se Jabar agar jangan sampai ada warga yang tidak terakomudasi, sehingga hak-haknya sebagai warga tidak dapat menyalurkan aspirasinya dalam menggunakan hak pilihnya,” ucapnya.

Beberapa permasalahan dalam pendataan kependudukan, antara lain Disdukcapil Kab/kota memiliki keterbatasan dalam SDM sehingga tidak dapat turun langsung ketengah-tengah masyarakat. Kemudia warga enggan mendaftarkan diri / keluarganya ke kantor Dusdukcapil, terutama yang tinggal di pelosok-pelosok. Di samping adanya terbatasan sarana-prasarana alat perekam data kependudukan. Menurut Syahrir, jelang Pemilukada dan Pilgub Jabar, sekitar 3,3 juta jiwa warga Jabar masih belum memiliki e-KTP sebagai salah satu syarat untuk dapat melaksanakan hak pilih. “Kita tidak ingin hak konstitusi warga pada saat pencoblosan pada Pilkada dan Pilgub Jabar 2018 menjadi hilang lantaran tidak memiliki e-KTP,” ucapnya.

Kepala Disdukcapil Jabar Abas Basari usai raker dengan Komisi I DPRD Jabar membenarkan data terakhir yang ada di Disdukcapil Jabar, ada sekitar 3,3 juta jiwa warga Jabar belum memiliki e-KTP terdiri atas PRR (orang yang baru berhak mendapat KTP) ditambah warga yang sudah direkam datanya tapi belum miliki e-KTP. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendagri soal blangko e-KTP, dan diperoleh informasi sudah tersedia 7 Juta blangko e-KTP untuk seluruh Indonesia, di antaranya Provinsi Jabar akan dikirim 500 ribu blangko.(B-002)***