Para Pedagang Datangi DPRD Menolak Pembangunan Mal

26

BISNIS BANDUNG- Sejumlah pedagang yang tergabung dalam pedagang di pasar rakyat dan kaki lima yang datang dari Kabupaten Subang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, pekan ini. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang dialami oleh para pedagang yang merasa dirugikan dengan adanya rencana pembangunan pertokoan besar yaitu mal.

Perwakilan Kordinator Forum Pedagang Kecil, Pasar, dan Kaki Lima Kabupaten Subang, Supardi mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Subang terkait beberapa kebijkan yang dinilai merugikan pedagang.
Selain itu para pedagang menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Subang yang tidak melibatkan pedagang dalam pembuatan kebijakan. “Terkait program pemerintah yang tidak matang, dengan tidak membicarakannya dengan para pedagang terkait program relokasi pedagang dan rencana pembangunan mal yang menyebabkan kami (pedagang) dirugikan” kata Supardi.

Ia berharap, unsur Pemerintah Kabupaten Subang dapat duduk bersama de­ngan para pedagang untuk dapat menyelesaikan polemik ini. “Kami beharap unsur pemerintah Subang bisa bertindak arif dan bijaksana duduk bersama dengan para pedagang berikan solusi terbaik. Kami percaya pemerintah memiliki solusi terbaik” ujarnya. Sebelumnya terkait permasalaan ini para pedagang sudah melakukan penga­duan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut direspons dengan baik oleh Komnas HAM. “Komnas HAM sudah merespon pengaduan kita, dan sudah memberikan surat kepada pemerintah subang dan DPRD Subang mengenai pernyataan dan klarifikasi yang disampaikan kepada para pedagang” katanya.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut aspirasi secara langsung diterima oleh anggota DPRD, M Iqbal yang menga- takan pihaknya akan segera melakukan kroscek atau investigasi terkait permasalahan ini. “Kami akan melakukan investigasi sehubungan dengan pembangunan di sana. Tentu dalam hal ini kami perlu melakukan kroscek atau investigasi sehubungan dengan adanya anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Disinyalir pembangunan mal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan serta para pedagang tidak mendapat perhatian Pemkab Subang. “Tapi di sisi lain ada Perdanya. Apakah itu kurang sosialisasi dalam pembentukan perdanya, sehingga mereka merasa dibohongi. Mereka mengadu ke Komnas HAM, termasuk ke DPRD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.(B-002)***