Perlu Perbaikan Sistem Transparansi Pengelolaan Dana Desa

24

BISNIS BANDUNG – Ketua Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergurbi) Jawa Barat, Prof.H. Rully Indrawan mengemukakan, Pergurbi bekerjasama dengan Unswagati Cirebon melakukan pendampingan pengelolaan dana desa agar dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. ”Maksud baik menggulirkan dana desa untuk menggerakkan ekonomi rakyat desa harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata Rully.

Di masa lalu redistribution of income, atau mengalirkan uang ke desa dengan angka signifikan, hanya terjadi dalam tiga momentum, yakni pada masa mudik lebaran, kiriman dari pekerja migran, dan money politic saat pilkada/pemilu , tiga-tiganya absurd dan sangat menyedihkan. ”Dengan uang itulah 75% penduduk Indonesia di desa didanai,” ungkap Rully. Masuknya uang ke desa dengan cara sederhana itu, cenderung tidak bertahan lama. Karena dalam beberapa saat uang itu akan kembali ke kota dibelikan kebutuhan hidup yang tersedia di kota.

Sementara setiap hari, lanjut Rully, perbankan melalui infrastrukturnya di desa, mengiming-imingi hadiah motor dan sejenisnya agar masyarakat desa menyimpan sisa uangnya kembali masuk ke perbankan guna membiayai ekonomi perkotaan (back wash effect). ”Dengan demikian investasi, dan multiplier effect tidak pernah jatuh di desa,” ucap Rully , Senin (2/10/17) kepada BB di Bandung.

Transparansi dana desa
Dikemukakan Rully Indrawan, untuk menggerakan ekonomi perdesaan, agar berkomitmen untuk meningkatkan dana transfer daerah dan dana desa disertai dengan perbaikan sistem dan transparansi pengelolaan alokasi anggaran yang jadi pengungkit tumbuhnya UMKM di pedesaan.

Selain membangun infrastruktur perdesaan mobilitas ekonomi masyarakat berjalan dengan efisien dan efektif serta melakukan pendampingan usaha produktif untuk mengefektifkan penyaluran dana desa de­ngan melibatkan , KADIN, Dekopin, dan Perguruan Tinggi, mendorong perikehidupan berbasis pertanian dengan teknologi dan metode yang modern.

Kaum akademisi harus tergerak melihat fakta tahun 2016, realisasi penyaluran dana desa untuk dua tahapan mampu mencapai 93,1% dari total dana tersedia Rp 46,9 triliun, terserap Rp 43,7 triliun.Alokasi tertinggi untuk pembangunan mencapai 88,5 % dan pemberdayaan masyarakat sebesar 6,4% sisanya untuk dana kemasyarakatan dan pe­ngelolaan.

Belum tercapainya target penerimaan, menurut Rully, karena persoalan kemampuan aparat desa dalam menyusun dan mengkonsolidasikan perencanaan. Sedangkan tingginya penggunaan untuk pembangunan tidak diikuti dengan berputarnya dana di desa karena pihak pelaksana masih menggunakan kontraktor luar daerah.

Sehingga tujuan untuk menggerakan sektor produktif pedesaan masih belum optimal.
Mengahadapi kenaikan dana transfer daerah 2018 yang akan ditingkatkan, sekitar Rp 60 triliun di antaranya untuk dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian desa. ”Itu bisa terjadi manakala semua pihak terlibat dan terpanggil untuk melakukan pendampingan, terutama dari perguruan tinggi,”ucap Rully. (E-018)***