Kantor BPSDM Jalan Windu Perlu Dijaga Integritasnya

17

BISNIS BANDUNG- Rencana perpindahan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) yang terletak di Jalan Sumatera ke jalan Windu No 26 Bandung yang kini ditempati oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) hendaknya ditunda pelaksanaanya. Permintaan tersebut mengemuka dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang di­pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jabar Harris Bobihoe didampingi Haris Yuliana de­ngan agenda pandangan umum Fraksi DPRD Jabar terhadap Raperda tentang APBD Jabar 2018, Senin (02/10).

Pandangan umum FPDIP yang dibacakan oleh Bambang Mujiarto menyebut kebijakan gubernur atas perpindahan kantor yang terjadi pada Dinas PMPTSP, BPSDM dan pengelolaan aset provinsi yang tidak dilaksanakan secara profesional dan efektif sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Perdanya sampai kini belum terbit. Keberadaan kantor BPSDM di jalan Windu no 26 Bandung yang sudah mendapatkan Akredasi ‘A” dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) harus tetap dijaga integritasnya. Untuk itu, kurang pas kalau sebagain dipindahkan ke jalan Cipageran-Cimahi (eks rumah dinas Anggota DPRD Jabar).

Bahkan berdasarkan hasil investigasi ketiga objek kantor tersebut, FPDIP memberikan catatan bahwa, adanya penambahan anggaran yang tidak efektif untuk memobilisasi perpindahan lokasi kantor dari kedua OPD tersebut. Di lingkungan Dinas PMPTSP dan BPSDM ada penambahan struktur manajemen kantor yang baru, yang membutuhkan waktu untuk penataannya.

Walaupun Dinas PMPTSP hanya menempati sebagian ruangan di BPSDM, namun, pasti dapat mengganggu kinerja OPD PBSDM. Untuk itu, seharusnya memindahkan kantor Dinas PMPTSP ke kantor yang lebih layak. Oleh karena itu, Fraksi PDIP meminta kepada gubernur untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, dengan alternatif lain yaitu kelahan kosong milik pemprov Jabar yang lebih representatif.

Namun, apabila perpindahan kantor tersebut tetap dipaksakan pada tahun 2017 ini, maka hal tersebut sangat tidak efektif . Jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Dalam artian menyeselaikan masalah Dinas PMPTSP dan menimbulkan masalah di BPSDM. Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem-Hanura, yang meminta dan berharap gubernur Jabar meninjau ulang perpindahan kantor Dinas PMPTSP ke kantor PBSDM jalan Windu Bandung yang sudah terakredasi “A”, secara nasional dan regional.

Untuk itu, katanya melihat masih ada lokasi lain yang dimiliki pemerintah daerah Jabar yang lebih sesuai dengan kebutuhan untuk kantor Dinas PMPTSP. Sedangkan Fraksi Demokrat, mendorong terhadap kebutuhan SDM berada dalam Dinas PMPTSP agar segera untuk ditempatkan sebab dengan perubahan status dari Badan menjadi Dinas tentunya Tupoksinya berubah menjadi teknis, sehingga kegiatan perijinan benar-benar dilaksanakan dari satu pintu. Fraksi PKB menilai, selama ini Dinas PMPTSP sebagai pelaksana teknis belum satu pintu, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaannya, mengingat perubahan status dari badan menjadi dinas. Hal ini tentunya dibutuhkan kesiapan SDM dan pengawasan dari Pemprov Jabar. (B-002)***