Mendesak, Regulasi Penguatan Badan POM

22

Maraknya peredaran obat-obatan berbahaya dan ilegal yang banyak menelan korban jiwa, mendapat perhatian kalangan parlemen republik indonesia. komisi sembilan dpr r-i menilai, kurangnya kekuatan badan pom sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, menjadi salah satu penyebab maraknya obat berbahaya dan ilegal. dpr r-i pun akan segera merampungkan regulasi penguatan badan pom, dalam undang-undang yang ditargetkan akan selesai di tahun 2018.

Kejadian luar biasa dengan maraknya peredaran obat-obatan berbahaya dan ilegal hingga menelan korban jiwa, mendapat perhatian serius pemerintah, termasuk kalangan parlemen dpr republik indonesia. komisi sembilan dpr r-i yang membawahi bidang kesehatan, menilai munculnya kejadian luar biasa  peredaran obat berbahaya tersebut, lantaran lemahnya kekuatan badan pom sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, sehingga mudah disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.

Komisi sembilan dpr r-i pun telah berkomunikasi dengan pemerintah, untuk segera merampungkan regulasi penguatan badan pom sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan. selama ini, regulasi yang dimiliki badan pom hanya sebatas pengawasan, dan dilimpahkan kepada lembaga lain untuk penindakan. panjangnya rantai proses penindakan, dinilai sebagai celah besar para produsen obat-obatan nakal dan berbahaya, untuk meraup keuntungan dan merugikan negara.

Komisi sembilan dpr r-i pun telah sepakat dengan pemerintah melalui kementerian kesehatan, untuk segera merampungkan penguatan regulasi badan pom, yang ditargetkan selesai dan berjalan pada awal tahun 2018. dengan begitu, badan pom akan lebih memiliki kekuatan dalam memberantas peredaran obat-obatan, dan makanan berbahaya serta ilegal.

Yuwana kurniawan, bandung tv.