Rp350 Miliar untuk BIJB Batal, Jangan Sampai Pembangunannya Tersendat

61

BISNIS BANDUNG- Kabar mengejutkan datang dari pemerintah pusat yaitu membatalkan mengucurkan dana APBN sebesar Rp350 miliar untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Alokasi dana sebesar tersebut diperuntukan bagi runway atau landas pacu pembangunan bandara BIJB.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady menuturkan Kementrian Perhubu­ngan membatalkan rencana kucuran dana dari APBN sebesar Rp350 miliar pada tahun anggran 2018 untuk landas pacu BIJB Kertajati.

”Ya, rencana kucuran dana APBN sebesar Rp350 miliar pada tahun anggaran 2018 dibatalkan. Dana sebesar itu pada mulanya untuk merealisasikan runway sepanjang 3.000 meter,” kata Daddy Rohanady kepada wartawan, pekan ini.

Keputusan pembatalan kucuran dana APBN untuk pembngunan landas pacu Bandara Kertajati tersebut diketahui usai Komisi IV DPRD Jabar berkonsultasi dengan Kementrian Perhubungan pekan lalu.

”Dana sebesar itu dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementrian Perhubungan. Padahal, dana tersebut diplot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018. Dampaknay tentu sangat signifikan karena sampai saat ini runway baru 2500 meter,” ujarnya.

Sebagai dampak dari pembatalan itu, Komsi IV DPRD Jabar telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Jabar dan PT BIJB di lokasi bandara yang terletak di Kab.Majalengka tersebut. “PT BIJB sendiri terkejut mendengar pembatalan itu.
Mereka pada mulanya lebih concern pada pembangunan sisi darat sedangkan pembangunan sisi udara didanai oleh APBN,” tuturnya.

Perjanjian kerja sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II membuat berlakunya PP No 40 tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN. Inilah yang menyebabkan dibatalkannya dana APBN untuk runway BIJB Kertajati.

Oleh sebab itu, Kemenhub berjanji akan terus mengingatkan supaya PT AP II dengan poisisinya sebagai operator BIJB Kertajati untuk menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah diplot, termasuk memperpanjang landas pacu menjadi 3.000 meter. ”Kami tidak ingin hanya karena MoU PT PIJB dengan PT AP II lantas pembangunan bandara tersebut menjadi tersendat apalagi mangkrak,” tandasnya.

Pembangunan BIJB Kertajati amat diharapkan segera selesai sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jabar. Beroperasinya BIJB Kertajati diharapkan akan menjadi salah satu pengungkit percepatan laju perekonomian Jabar. ”Jadi kami sangat berharap agar pembangunan bandara di atas lahan 980 hektar itu segera terwujud,” ujarnya.

Dia memperkirakan jika PT AP II tidak bersedia melanjutkan pembangunan runway menjadi 3.000 meter, maka pemberangkatan hari dari BIJB Kertajati pertama kali pada tahun 2018 bisa gagal total, karena bandara belum tuntas.

Realita ini tentunya membuat kekhawatiran dan keterkejutan banyak pihak, terutama terkait dengan rencana BIJB Kertajati sebagai tempat embarkasi atau pemberangkatan jemaah haji pada tahun 2018. Pembatalan bantuan dana APBN sebesar Rp350 miliar sangat dicemaskan membuyarnya keinginan pemberangkatan jemaah haji tahun depan.

Sebagaimana pernah diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana yang menilai bahwa Pemprov Jabar sejauh ini sudah total mendukung percepatan bandara itu. Salah satu yang dilakukannya yaitu secara intensif melakukan pembebasan lahan sejak awal.
PT BIJB selaku BUMD yang ditunjuk tidak ketinggalan terus mengawasi pengerjaan bandara dengan menargetkan pada Februari 2018 sudah bisa dilaksanakan soft launching serta untuk grand launching bisa dilakukan pertengahan 2018.

Kemudian supaya target tidak molor, maka DPRD Jabar pun terlibat melakuikan pengawasan sesuai dengan fuimgsinya, mengingat kehadiran BIJB kelak bisa menjadi ikon Jabar yang layak memfasilitasi kebutuhan sarana transportasi udara.

Pemprov Jabar menargetkan BIJB Kertajati dapat diselesaikan secepatnya termasuk kesiapan anggaran untuk proses penyelesaiannya. Bahkan, kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pengukuran sepanjang kurang lebih 2 kilometer untuk persiapan pembangunan jalan non tol.

Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau baru-baru ini menyampaikan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan Bandara Kertajati bisa selesai Juni 2018. Namun, kini ada kabar yang kurang enak dana APBN Rp 350 miliar batal digelontorkan karena terhambat aturan yang tidak membolehkan. (B-002)***