Edukasi dan Siaga Bencana Masih Temporer, Belum Merata

18

BISNIS BANDUNG – Ketua 1 Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat, Dadang Sudardja mengemukakan, bencana yang terjadi di Jawa Barat, selain akibat bencana ekologis, juga dampak dari kerusakan lingkungan. Alur sungai mengalami kerusakan, mulai dari hulu, tengah, sampai hilir.

”Secara kelembagaan yang bertanggungjawab tentu pemerintah, karena pemerintah yang diberi mandat untuk melindungi rakyatnya dan memberi rasa aman, termasuk melindungi dari ancaman bencana. Namun demikian , pemerintah dan masyarakat harus sama-sama membangun kesiapsiagaan,” ujar Dadang.

Sudah dapat dipastikan setiap kali, musim penghujan, di Jawa Barat terutama di wilayah bagian selatan, seperti Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cianjur, dan Bogor sering terjadi bencana alam tanah longsor, sedangkan di wilayah utara adalah ancaman banjir. ”Banjir dan longsor paling mendominasi semua wilayah kabupaten/kota di Jawa,” ungkap Dadang, Senin (9/10/17).

Dikemukakan Dadang, pemerintah harus jauh lebih siap, karena memiliki data dan infrastruktur serta kebijakan yang menunjang. Sama halnya masyarakat, harus lebih siap menghadapi hal ini.

Walau pada kenyataan di lapangan masih terjadi miskoordinasi. Pada wilayah tertentu sudah ada edukasi dan kampanye siaga bencana, tetapi masih temporer dan belum merata.

Bencana ekologis
Masyarakat lanjut Dadang, harus meningkatkan kewaspadaan dan membangun tim siaga bencana. Hal ini pen­ting dilakukan, untuk meminimalisasi korban ketika terjadi peristiwa, seperti tanah longsor dan banjir.

Masyarakat yang tinggal di zona yang dinyatakan bahaya oleh pemerintah, harus meninggalkan lokasi atau direlokasi. Jawa Barat memiliki kerentanan gerakan tanah mulai sedang sampai tinggi, terutama di selatan.

Bencana yang terjadi di Jawa Barat, selain murni bencana ekologis, juga dampak dari kerusakan lingkungan. ”Regulasinya ada, tetapi pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan aturan, juga lemah dari aspek pengawasan. Aparat penegak hukum sering kali tidak tegas,” ucap Dadang.

Mantan Ketua Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat menegaskan, untuk antisipasi dan penanganan bencana banjir, pergerakan tanah maupun tanah longsor, pemerintah harus memiliki kemampuan melaksanakan manajemen bencana, termasuk juga masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuaan dalam merespon ancaman bencana.

”Kalau mau belajar dari pengalaman, seharusnya sudah siap dalam segala hal, termasuk infrastruktur penunjangnya. Sederhananya dalam penanganan dan penanggulangan bencana ada SOP yang sudah baku. Pemerintah punya data dan memiliki sumberdaya,” tambah Dadang. (E-018)***