Pilkada di Jabar Jangan Terjebak Kecurigaan Berlebihan

17

BISNIS BANDUNG – Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia-ICMI Jabar, Dr. H. Mahi M. Hikmat,M.Si menyebut , penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat, pemilihan Gubernur maupun 16 kepala daerah kabupaten/kota akan sangat dinamis. Baik dalam kontek penyelenggaraan, maupun tahapan awal pencalonan.

Bahkan, menurut Mahi , dinamisnya pro­ses penyelenggaraan saat ini sudah terasa dengan makin banyaknya bakal calon, terutama untuk balon Gubernur Jabar pada Pilkada 2018.

Karenanya, wajar jika banyak yang menduga panasnya pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan dipindahkan ke Jawa Barat. “Prediksi saya akan cukup dinamis, bahkan alot . Selain karena level provinsi, juga banyaknya sumber daya manusia yang siap, baik yang dicalonkan maupun mencalonkan diri menjadi Jabar 1 dan Jabar 2.

Tapi, panasnya Pilgub DKI semoga tidak terjadi di Jawa Barat, sebab konsentrasi masyarakat maupun partai politik terpecah pada pemilihan gubernur dan 16 pilkada kabupaten/kota,” ungkap Mahi , Sabtu (7/10/10) kepada BB di Bandung.

Dikemukakan Mahi , maraknya bakal calon dalam ajang pemilihan kepala daerah, menunjukkan sumber daya manusia di Jawa Barat sangat subur. Biarkan semua profesi, semua latar belakang diberi kesempatan, sehingga mendapatkan SDM yang benar-benar mumpuni. “Menurut saya , banyak calon akan banyak positifnya. Rakyat akan memiliki banyak pilihan, dan memilih yang terbaik,” ujar Mahi.

Incumbent atau bukan , untuk menjadi Gubernur Jawa Barat bukan persoalan , yang penting dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Terkait dengan keberadaan incumbent atau petahana aturannya sudah ada.

Di antaranya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan lainnya. Terpenting konsisten, taat pada aturan main, dan lebih penting tidak curang. ”Oleh karena itu, rak­yat atau siapapun jangan terjebak pada kecurigaan yang berlebihan , termasuk pada incumbent.

Siapapun beri kesempatan, rakyat harus ikut serta mengawasi, kalau mereka melanggar laporkan dan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan,” ungkap Mahi menegaskan.
Dikatakan Mahi , penyelenggaraan Pilkada Serentak memang kolosal, pasti akan mempengaruhi roda pemerintahan, sangat real adalah terserapnya anggaran negara (APBD) cukup besar, sehingga dapat me­ngurangi anggaran OPD yang berpengaruh pada kinerja . Bahkan, secara politis sering di antara PNS/ASN yang menjadi pelaksana roda pemerintahan terpecah, baik pilihan maupun pikiran.

Namun itu, pengorbanan dengan harapan ke depan mendapat pemimpin yang lebih baik. Demokrasi memang tidak murah, harus ditebus dengan berbagai pengorbanan.
Itulah yang harus ditanamkan pada semua pihak, sehingga tidak main-main dalam menjalankan hak pilih. “ASN/PNS yang mencalonkan, secara umum dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU sudah jelas, mereka harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

Agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 harus sukses, semua pihak berpartisipasi. ”Ini pesta demokrasi daerah. tidak ada dusta, tidak ada marah dan tidak ada dendam.
Hal itu akan mendorong semua tahapan penyelenggaraan Pilkada berjalan aman dan tenang,”pungkas Mahi. (E 018)***