Sistem Kontrak Pilihan Pengusaha Mimpi Buruk bagi Pekerja

35

BISNIS BANDUNG – Ketua Industri All Indonesia Council, H. Iwan Kusmawan SH mengemukakan, International World Day for Decent Work setiap tanggal 7 Oktober sejak 9 tahun lalu di seluruh dunia.

Pekerjaan rentan (precarious work) semakin berkembang dalam berbagai bentuk. Bentuk paling nyata dari pekerjaan rentan, dikemukakan Iwan, adalah sistem hubungan kerja kontrak atau outsourcing. Jutaan buruh menggalang aksi bersama, menuntut pemenuhan hak-hak buruh dan kerja yang layak, sehat, dan aman.

”Pekerjaan rentan menjadi pilihan pengusaha untuk memperbesar pundi-pundi keuntungan, tapi menjadi lonceng kematian bagi pekerjanya,” ujar Iwan, Selasa (10/10/17) seraya menyebut, upah murah, kondisi kerja yang berbahaya, kesehatan dan keselamatan kerja yang terabaikan, hingga jaminan sosial yang tidak memadai, merupakan mimpi buruk yang sedang dihadapi para pekerja de­ngan sistem kerja yang rentan. Sebab itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia segera menghentikan praktek kontrak atau outsourcing demi memberikan penghidupan yang layak, sebagaimana negara telah menjaminnya melalui konstitusi negara.

Mengenai cuti melahirkan di Indonesia saat ini hanya selama 12 minggu, jauh ter­tinggal dibanding Vietnam dan India yang memberi cuti melahirkan selama 6 bulan. Akibatnya, anak-anak pekerja/buruh perempuan tidak mendapat air susu ibu (ASI) yang memadai, sang ibu harus kembali bekerja karena waktu cuti yang minim.

Ruang untuk menyusui
Dalam hal ini, lanjut Iwan , pengusaha juga lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan ruang laktasi dan waktu menyusui di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama 3 Menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan, nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang pe­ningkatan pemberian air susu ibu selama waktu kerja .

Cuti melahirkan yang lebih lama akan memberikan perlindungan yang lebih terhadap pekerja/buruh perempuan dan bayinya, sehingga derajat kesehatan perempuan menjadi lebih baik. Iwan Kusmawan mengemukakan, di sektor pertambangan, setiap tahunnya, ratusan pekerja tambang harus meregang nyawa akibat kecelakaan kerja. Layaknya fenomena gunung es, jumlah pekerja yang menjadi korban lebih banyak dari data yang ada.

Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, diperlukan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang menyeluruh. Pemerintah harus terus menerus mendukung dan memfasilitasi terbentuknya P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebagaimana amanat luhur dari UU no 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
Untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja tambang, pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan di sektor Tambang.

Dalam rangka peringatan Hari Kerja Layak 7 Oktober, 11 Federasi Serikat Buruh di Indonesia, yakni FSPMI, FSP KEP, KEP SPSI, SPN, LOMENIK, GARTEKS SBSI, ISI, FSP2KI, FPE, FARKES dan KIKES yang merupakan afiliasi industri ALL Global Union di Indonesia, meminta pemerintah Indonesia segera : Menghapuskan sistem kerja kontrak,outsourcing, pemagangan, serta bentuk-bentuk pekerjaan rentan lainnya.

Menghapus politik dan kebijakan upah murah. Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas (14 Minggu cuti melahirkan), Pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Tambang. Jalankan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terpadu di tambang sesuai dengan ketentuan/standar internasional de­ngan mengedepankan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia.

Ketua dan anggota Komisi IX DPR RI , Selasa (10/10) menerima rombongan Industri All Indonesia Council di ruang rapat Komisi IX. Dalam audiensi dengan Komisi IX, Ketua Industri All Indonesia Council H Iwan Kusmawan SH menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk kasus kasus katenagakerjaan yang selama ini dilaporkan tapi belum ada penyelesaiannya.

Kasus kasus yang dilaporkan di antaranya, masalah pekerja PT.Freeport yang di- PHK, PT. Smelting, PT. Indofero, PT. Muaratoyu, PT. Indonesia Stanley, termasuk permaslahan jaminan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IX, Dede Yusup langsung meminta kepada perwakilan pekerja untuk lebih memperjelas permasalahannya, sehingga ketika dibentuk Tim Kecil yang terdiri atas Tenaga Ahli Komisi IX dan Kementrian Tenaga Kerja dapat menganalisis lebih jauh. ( E-018)***