Jabar dan Yogya Memiliki Problem Penambang Ilegal

237

BISNIS BANDUNG- Provinsi Jabar dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kesamaan yang terletak pada masalah problem penanganan permasalahannya, yaitu banyaknya petambang ilegal.

“Banyaknya petambang liar karena lemahnya penegakan hukum. Kalau tegas, bisa hilang penambang liarnya. Karena memang kewenangan untuk menangani penambang liar ada pada aparat hukum, bukan di pemerintah,” ujar Ketua Pansus DI DPRD Yogyakarta, Huda Tri Yudiana di Bandung, pekan ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, kedatangan Pansus DPRD DIY ke DPRD Jabar cukup tepat, karena lebih dahulu menerbitkan Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

”Saya waktu itu menjadi ketua pansus pengolahan bahan tambang dan batubara meskipun sebenarnya di Jawa Barat, batubaranya sedikit. Tadi rombongan Pansus DPRD DIY, lebih menitik beratkan pada bagaimana proses dan warna lokal”, kata dia.

Daddy menyebut masalah perizinan pertambangan dipegang oleh Provinsi, tetapi tata ruang ada di kabupaten/kota, untuk itu sebelum izin ke luar harus terlebih dahulu dikaji dan dikoordaniasi dengan daerah. Selain itu di Jabar bakal ada proyek besar yaitu Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) yang notabene mengubah RTRW.

Diakuianya di program Citra Bakti DPRD, yang setiap kegiatannya langsung dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi terkait, untuk menyerap aspirasi dan menyosialisasikan Perda dan program kerja dewan.

Kunjungan Panitia Khusus DPRD Provisi D.I.Yogayakarta yang sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pe­ngelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan mendatangi kantor DPRD Jabar untuk memperkaya materi dan masukan Raperda.

Kedatangan rombongan Pansus DPRD DIY yang dipimpin langsung Ketua Pansus Huda Tri Yudiana diterima Wakil Ketua Komisi IV, Daddy Rohanady didampingi anggota Gatot Tjahyono, Hasbullah dan Kabid Tambang Dinas ESDM Jabar Fadil, di ruang kerja Komisi IV DPRD Jabar, Kamis (12/10).

Menurut Ketua Pansus Huda Tri, kenapa DPRD Jabar yang pilih, karena Pemprov Jabar telah menerbitkan Perda No2/2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada 25 April 2017.

Sebelum ke DPRD Jabar sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar melalui Biro Hukum, dan sudah mendapatkan Perda No2/2017 dari Gedung Sate. Dan setelah dipelajari ternyata, Perda yang telah dibuat oleh Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar telah mengakomodasi UU No.23/2014. tentang Pemerintahan Daerah.

Huda mengakui, setelah kami berkoordinasi dengan Komisi IV, cukup banyak sekali masukan-masukan yang didapat dari kebijakan Jawa Barat. Di antaranya, terkait pe­ngawasan, pengalaman-pengalaman lapa­ngan dan substansi landasan pemikiran terkait pengambilan kebijakan. ”Kalau dari sisi landasan hukum dan pemikirannya, hampir mirip, cuma terobosan-terobosannya itu yang kita ingin terapkan juga di Yogyakarta,” katanya.

Menurut Huda, luas area Jawa Barat jauh lebih luas bila dibandingkan dengan area Yogyakarta, namun, dari sisi pertambangan Yogyakarta memiliki kelebihan terutama batu dan pasirnya, karena Yogyakarta memiliki Gunung Merapi. (B-002)***