Buruh Tolak UMP Naik 8,71% Wibawa Pemerintah Jadi Semu

16

BISNIS BANDUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional H.Iwan Kusmawan SH mengatakan, terkait konteks penetapan upah minimum, wibawa pemerintah daerah menjadi semu. Terlihat dari penyimpangan Undang-undang Ketenagakerjaan dan konvensi International Labour Organization (ILO).

Surat edaran yang beredar mulai pusat dan daerah, menurut Iwan merupakan fakta nyata, dipaksa harus sesuai Peraturan Pemerintah nomor 78/2015, upah minimum tidak lebih dari 8,71% yang sudah dipatok oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dikemukakan Iwan Kusmawan, jika merujuk kepada Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK), sudah sangat jelas bahwa penetapan upah didasarkan pada Kebutuhan Hidup Laik, Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terus bagaimana tentang mekanisme 3 unsur yang mewakili, belum termasuk pelanggaran terhadap implementasi penerima upah minimum.

Lengkap sudah pelanggaran secara sistematis dan terstruktur, ditambah dengan tidak berjalannya struktur skala upah. Persoalan ketenagakerjaan tidak akan pernah berhenti se­panjang pemerintah tidak pu­nya empati terhadap kesejahteraan pekerja/buruh, penderitaan buruh semakin lengkap.

”Pemerintah tenang-tenang saja, bahkan seolah sudah memberikan yang terbaik,” ujar Iwan, Rabu (8/11/17) di Bandung. Ditegaskannya, karena masalah upah adalah hak individu, maka pekerja/buruh punya daya tawar yang tinggi apalagi pekerja rata-rata sudah bekerja lebih dari satu tahun. Tuntutan terkait struktur skala upah tidak bisa dibiarkan harus terus ditekan, sementara mayoritas pekerja/buruh sudah bekerja di atas satu tahun.

Hal tersebut akan diperjuangkan melalui Perjanjian Kerja Bersama/Kesepakatan Bersama , khususnya yang terkait struktur skala upah . Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat, Roy Jinto SH, penetapan UMP/UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Merujuk kepada UU no 13 tahun 2003, upah minimum ditetapkan berdasarkan KHL , pertumbuhan ekonomi dan lain lain, sedangkan formulasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tidak berdasarkan KHL melainkan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, sebab itu penetapan UMP tahun 2018 dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat semua perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menolak penetapan UMP tahun 2018 tersebut. Harapannya Gubernur menetapkan UMP/UMK tahun 2018 tidak berdasarkan PP 78 tahun 2018.

Sikap kita menolak UMP/UMK berdasarkan PP 78 tahun 2015, di samping tidak sesuai dengan UU 13 tahun 2003, nilainya sangat kecil hanya 8,71% akan membuat daya beli buruh semakin rendah. (E-018)***