Tidak Ada Perbaikan, Nasib Guru Honorer Kota Bandung

726

BISNIS BANDUNG- Guru honorer yang jumlahnya mencapai 40 persen dari keseluruhan guru di Kota Bandung,mendapatkan gaji jauh dari UMK Kota Bandung. Bahkan, selama tahun 2017 nasib mereka yang mengajar di SD dan SMP Negeri/Swasta tidak mengalami perbaikan yang signifikan.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengungkapkan terdapat sejumlah catatan ketidakmampuan Pemkot Bandung dalam mengelola guru honorer. Salah sa­tunya adalah dana hibah yang hingga Rabu, 27 Desember 2017 ini belum juga cair.
“Padahal dana hibah sangat dinanti oleh mereka 2,9 juta rupiah pertahun, setidaknya bisa digunakan untuk biaya liburan akhir tahun,”ujar Iwan dalam siaran persnya, pekan ini.

Selain itu, dia menuturkan, Pemkot Bandung juga tidak memberikan tunjangan khusus bagi guru non- PNS yang mengajar di SD dan SMP Negeri. Hal ini membuat guru honorer hanya mengandalkan dana masyarakat dan dana BOS untuk penghasilan bulanan mereka.

Sedangkan rekan-rekannya yang mengajar di SMA dan SMK Negeri sudah mendapat tunjangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar 85 ribu rupiah perjam , perbulan sehingga mendekati UMP provinsi Jawa Barat.

Dia menuturkan, terjadi kekosongan guru PNS di SD dan SMP negeri. Hal ini merupakan dampak terjadinya pensiun serentak guru-guru SD dan SMP, sementara pemerintah belum membuka Moratorium Guru PNS.

“Akibatnya banyak merekrut guru honorer di SD dan SMP Negeri di Kota Bandung. Namun mereka yang menjadi tenaga honorer di Sekolah Negeri tidak dapat disertifikasi sehingga tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi guru,” ujarnya.

Padahal menurut dia, sebenarnya mereka berpeluang untuk mengikuti sertifikasi jika pemerintah Kota Bandung mau memberikan SK status mereka sebagai Guru Honor Tetap Daerah. Sebagimana amanat Permendikbud No 8 tahun 2017 yang mengharuskan Pemda memberikan SK kepada guru honorer sebagai syarat untuk mendapatkan penghasilan dari pemerintah pusat.

Harapan untuk perbaikan nasib guru honorer tersebut juga diungkapkan FAGI dalam aksi salat dhuha dan istigasah bersama di halaman Mesjid Raya Jawa Barat, Alun – alun Kota Bandung pada Rabu, 27 Desember 2017. Kegiatan yang berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB itu diikuti oleh puluhan guru honorer.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana beberapa waktu lalu menyatakan mulai tahun 2018 bakal ada penyesuaian tunjangan untuk guru honorer tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.

Dia mengatakan, sejak alih kelola jenjang SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jabar, perhatian pada guru honorer terus diperhatikan. Sebagai tonggak kemajuan mutu Sumber Daya Manusia, jangan sampai kesejahteraan guru terabaikan. Dengan begitu kenaikan tunjangan bisa menjadi salah satu indikatornya.

Ia menilai wajar masalah pengelolaan SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat masih banyak kekurangan. Pasalnya, Pemprov Jabar baru satu tahun mendapatkan amanah untuk mengelola SMA/SMK. “Wajar tahun pertama. Tapi tentunya, semua hal terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk perbaikan dunia pendidikan khususnya tingkat SMA/SMK,” katanya.

Meski masih ditemui masalah dalam pengelolaan SMA/SMK, hal tersebut tidak menjadi alasan Pemprov Jabar untuk mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada pemerintah kota/kabupaten. “Tidak perlu seperti itu. Mengambil tanggung jawab, tentunya harus siap menghadapi segala risiko yang akan dihadapi,” tegasnya. (B-002)***