Menyedot Anggaran Rp 4,5 Triliun, “Penyembuhan” DAS Citarum Belum Berhasil

306
NANDANG SUKANDA/"PR" NASIB penambang material pasir Sungai Citarum semakin berkurangl akibat kemarau susah didapat dan pasir warna hitam, karena sungai di penuhi sampah dan air limbah di Sungai Citarum Cieunteung, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9/2015).*

BISNIS BANDUNG – Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan mengutarakan,  hingga tahun 2017, masalah lingkungan DAS Citarum masih belum terselesaikan. Padahal sejak tahun 1980 hingga sekarang kurang lebih Rp 4,5 triliun anggaran negara dan utang sudah dibelanjakan untuk penanganan Citarum.

Bahkan pada tahun 2017, KLHK mengeluarkan anggaran sekitar Rp 150 miliar untuk rehabilitasi lahan kritis dan rusak , namun belum ada hasilnya bagi perbaikan kualitas lingkungan di DAS Citarum. Pembuangan limbah pabrik terus terjadi, banjir dan daerah tangkapan air di hulu makin rusak. “Pemerintah pusat, bahkan berencana mengutang  kepada IMF dan Bank Dunia untuk penanganan Citarum,” ungkap Dadan . Dikemukakan Dadan , selain masalah Citarum ,

 Walhi Jawa Barat banyak mendapat pengaduan kasus tata ruang dan lingkungan hidup.  Sedikitnya ada 24 kasus yang diadukan terkait dampak terhadap lingkungan.     Seperti, di antaranya Pembangunan PLTU  batubara di Cirebon dan Indramayu. Proyek ini berdampak hilangnya lahan sawah  sekitar 565 hektar dan menghilangkan ruang mata pencaharian nelayan .

Selain , pencemaran udara dan tanah mengancam kehidupan warga dan lingkungan akibat pembakaran batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik. Proyek PLTU ini juga bermasalah dari aspek hukum lingkungan, karena Amdal dan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan cacat subtansi, prosedur dan kewenangan. Kemudian,  kasus pertambangan pasir besi yang masih beroperasi di Cibitung Sukabumi, walau kebijakan moratoriun sudah dikeluarkan, tapi kegiatan masih berjalan.  Dampak dari pertambangan ini adalah  hancurnya ekosistem pantai, hilangnya sempadan pantai, rusaknya habitat mangrove dan pandan serta menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Masalah lain yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus pembangunan kawasan perkotaan Meikarta Bekasi.  Pembangunan kawasan Kota Meikarta di Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang akan dibangun di atas tanah seluas sekitar 2200 hektar . Proyek ini berjalan tanpa ada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Proses pembangunan sudah dimulai, padahal perizinan ruang dan lingkungan hidup belum selesai.

Pembangunan Meikarta merupakan bagian dari pengembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai oleh China Development Bank (CDB) merupakan proyek bermasalah yang direncanakan sejak tahun 2015 melalui Perpres 107 tahun 2015. Proyek ini bukan sekedar bisnis transportasi semata, namun bagian dari jalan bagi konglomerat menguasai tanah, air dan energi dengan membangun sarana properti, kota baru melalui skema pembangunan TOD/terminal antara.

Kota baru yang akan dibangun mulai dari kawasan Halim Jakarta, Meikarta Bekasi, Pollux Karawang, Walini Bandung Barat dan Teknopolis Summarecon Gede Bage Kota Bandung. “Proyek yang sangat politis ini  masih bermasalah dalam hukum tata ruang dan lingkungan, karena melanggar undang-undang penataan ruang dan lingkungan hidup,” ujar Dadan , belum lama ini. Seharusnya proyek sebesar ini harus didasari oleh KLHS karena akan memberikan dampak luas bagi tatanan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan bencana.

Kasus lain yang kini tengah ditangani Walhi Jabar, yakni penanganan korban penggenangan Waduk Jatigede Sumedang. Hampir 2,5 tahun sejak penggenanganan Waduk Jatigede, hingga saat ini penanganan dampak sosial ekonomi warga yang terdampak belum terselesaikan.             

Kriminalisasi

Dadan Ramdan menyebutkan, selama tahun 2017, kurang lebih  36 orang yang dikriminalisasi karena memperjuangkan tanah dan lingkungan. Dirincikan Dadan , kasus kriminalasi warga yang terjadi sepanjang tahun 2017 , di antaranya kasus PLTU Indramayu sebanyak 3 orang. Warga dikriminalisasi atas tuduhan penghinaan atas pemasangan bendera terbalik, padahal warga tidak melakukannnya.

Kasus perkebunan Pasir Datar Sukabumi sebanyak 10 orang. Petani melakukan penggarapan tanah terlantar milik PT “S” , namun dipidanakan oleh pihak perusahaan sehingga harus ditahan di Polres Sukabumi.

Kemudian kasus pertambangan di Kecamatan Cibitung Sukabumi yang ditahan sebanyak 5 orang. Warga yang mengadukan masalah pengangkutan pasir besi melanggar aturan  diadukan ke polisi dengan alasan  menggganggu aktivitas perusahaan. Kasus penebangan pohon di Gunung Sawal Ciamis sebanyak 4 orang.

Warga yang menyelematkan kawasan hutan Gunung Syawal di Desa Golat diperkarakan kepolisi dengan alasan mengganggu aktivitas Perhutani. Kasus Pembangunan pabrik kayu di Ciamis sebanyak 1 orang. Warga yang mempertanyakan perizinan pabrik , ditahan dan diadili karena alasan sepele menggebrak meja saat pertemuan dengan pihak perusahaan.

Kasus penggarapan tanah terlantar di Banjar sebanyak 9 orang. Kasus lainnya adalah penggusuran pemukiman warga Kebon Jeruk Kota Bandung . Empat warga kebon Jeruk diadukan kepolisi oleh PT KAI karena menduduki lahan PT KAI. (E-018)***