Perkara di PHI Mayoritas Berujung PHK

651

BISNIS BANDUNG – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN), H Iwan Kusmawan SH me­ngungkapkan, kasus di Pengadilan Hubu­ngan Industrial (PHI) didominasi oleh perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mayoritas berujung pada PHK dan arahnya pesangon, terkesan tidak ada itikad untuk mencegah terjadinya PHK sebagaimana amanat undang-undang relatif kecil di peradilan maupun dalam tataran mediasi.
Dikatakan Iwan Kusmawan, saat ini ada kecenderungan semua masalah ketenagakerjaan, didorong untuk masuk ke ranah Penga- dilan Hubungan Industrial, padahal untuk masalah yang sifatnya normatif, semestinya menjadi tupoksinya bagian Pengawasan Tenaga Kerja, sehingga di beberapa daerah masih ada yang salah masuk kamar.

Lamanya waktu persidangan mulai dari proses mediasi sampai masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial, masih menjadi kendala tersendiri, kadang hal teknis yang kurang diperhatikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hanya me­ngatur empat perselisihan, yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK dan Perselisihan antar- Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam 1 perusahaan.

”Namun, kasus di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) didominasi perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mayoritas berujung pada PHK , jadi seolah itikad untuk mencegah terjadinya PHK sebagaimana amanat undang-undang relatif kecil di peradilan maupun dalam tataran mediasi,” tutur Iwan menjelaskan mengenai PHK.

“Kelemahan buruh , saat menunggu waktu penyelesaian kasusnya, cenderung digunakan oleh pengusaha nakal untuk menyiasati penyelesaian dengan pekerja, berpotensi terjadi penyelewengan aturan perundang-undangan.

Dikemukakan orang nomor satu di SPN ini, tuntutan/kesepakatan hasil sidang di Pe­ngadilan Hubungan Industrial ada yang dilaksanakan ada yang tidak, baik dengan alasan karena melakukan kasasi atau nakalnya pengusaha yang bandel untuk melaksanakan putusan yang dianggap kurang menguntungkan mereka, sedangkan apabila sebuah putusan yang sudah mempu­nyai kekuatan hukum tetap, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, untuk melakukan eksekusi putusan pun juga tidak semudah harapan.

“Menurut saya, keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial, tentunya dengan harapan sangat besar bisa menyelesaikan persoalan yang muncul, namun saat ini masih butuh banyak perbaikan untuk mengakomodasi kepentingan para pencari keadilan terutama bagi pihak yang lemah secara hukum,” kata Iwan, baru-baru ini di Bandung.

Di Pengadilan Hubungan Industrial, hal yang paling mencolok adalah belum terpenuhinya proses peradilan yang cepat dan murah, sehingga perbaikan demi perbaikan perlu dilakukan semua pihak.

Lebih lanjut dikemukakan Iwan, untuk optimalisasi menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, yang harus dibenahi oleh pemerintah terutama soal kinerja Pengadilan Hubungan Industrial, yakni soal waktu penyelesaian, seringkali tidak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan, cenderung lebih lama dan yang sangat dirugikan adalah kaum pekerja/buruh.

Mafia kasus
Sementara itu menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto, kasus perselisihan hubungan industrial di Jawa Barat setiap tahun meningkat, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tren yang terjadi bukan hanya buruh yang gugat pengusaha di pengadilan hubungan industrial, melainkan banyak pengusaha yang melakukan gugatan kepada buruh maupun serikat buruh/serikat pekerja di tingkat perusahaan.

Diimbuhkan Roy Jinto, masalah ketenagakerjaan selama ini banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan buruh, di antaranya proses ke pengadilan PHI gugatan di atas Rp 150 juta, buruh/pekerja harus bayar berlakunya hukum acara perdata secara umum, proses persidangan normal antara 8 sampai 10 kali sidang, jika ada upaya kasasi dan PK, waktu untuk mendapatkan kepastian hukum dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bisa 2 tahun. Dikemukakan Roy, dalam setiap praktik pengadilan, ada saja oknum dan mafia kasus, termasuk juga di PHI. ”Hal itu dibuktikan dengan ada hakim Ad Hoc dan panitera muda PHI beberapa waktu lalu kena OTT oleh KPK. Kami berharap, di PHI tidak ada biaya gugatan maupun eksekusi, karena posisi buruh sangat lemah dalam finasial. (E-018) ***