DPT Pilgub Jabar 2018 Turun Sekira 200 Ribu

262

BISNIS BANDUNG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 mengalami penurunan sekira 200 ribu, jumlah ini turun jika dibandingkan dengan DPT pada Pilpres 2014.
“Untuk DPT terakhir 32,8 juta pemilih, turun dibandingkan Pilpres 2017, turun sekitar 200 ribu,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Yayat Hidayat usai menghadiri acara Rapat Pengawasan Pilgub Jawa Barat 2018 yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Barat, pekan lalu.

Berkurangnya jumlah DPT pada Pilgub Jawa Barat 2018 ini dikarenakan pemuktahiran data dari KTP elektronik. “Mungkin ini dampak positif dari pemuktahiran e-KTP, jadi lebih akurat khususnya terkait DPT ganda itu menjadi sampai kecil,” katanya.

Ia menyatakan bagi warga Jawa Barat yang berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara Pilgub Jawa Barat atau pada tanggal 27 Juni 2018 bisa membuat KTP elekronik sebelum hari pencoblosan. “Untuk mengatasi pemilih yang tidak terdaftar, Ditjen Adminduk menyatakan bagi mereka yang berusia 17 tahun pada tanggal 27 Juni 2018 boleh bikin KTP sekarang,” katanya.

KPU Jawa Barat sudah memperbaiki sistem pemutakhiran DPT untuk Pilgub Jawa Barat 2018. “Kalau secara internal mekanisme sudah diperbaiki, tapi saya yakin, itu ujung-ujungnya juga tidak akan 100 persen mengcover ideal yang kita ingunkan tetap harus ada fasilitasi stakeholder, panwas dan juga pemilih sendiri. Pemilih harus aktif, daftar ke KPU,” ujar dia.
Independen

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat bisa bekerja independen dan profesional dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023. “Kami meminta kepada teman-teman KPU dan Bawaslu untuk senantiasi menjaga netralitas, bisa bekerja independen dan profesional,” ujarnya di hadapan wartawan.

Ine berharap, para jajaran pengurus di KPU dan Bawaslu Jawa Barat bisa bekerja secara independen dan profesional agar pelaksanaan Pilgub Jawa Barat bisa berjalan sempurna tanpa ada kecurangan apa pun.

“Saya yakin teman-teman di KPU dan Bawaslu bisa menjalankan marwahnya sehingga Pilgub Jawa Barat nanti dapat menghasilkan pemimpin daerah yang betul-betul berkualitas untuk membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Selain itu, menurut Ineu, KPU dan Bawaslu Jawa Barat juga diminta untuk lebih gencar melakukan sosialiasi tentang Pilgub Jawa Barat kepada seluruh lapisan masyarakat. Ineu menga- takan, beberapa waktu lalu ia diundang KPU Jawa Barat dalam forum tersebut, Ineu meminta penyelanggara Pemilu itu bisa benar-benar independen. “Kami berharap, Bawaslu bisa menjaga netralitas dan bisa melayani seluruh masyarakat, seperti saudara kita yang disabilitas,” ujarnya.

Selain kepada penyelenggaran pemilu, Ineu juga meminta kepada pers untuk tetap independen dan menjaga integritasnya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 dan pilkada di 16 kabupaten/kota.

“Teman-teman pers dan partai politik memiliki standar kerja yang berbeda. Bagaimana pers itu harus bersikap independen dan menjaga integritasnya dan bisa jadi pengontrol sosial saat pelaksanaan Pilgub Jawa Barat 2018 dan pilkada di 16 kabupaten/kota,” katanya. (B-002)***