Lakukan Audit Investigatif CitarumTercemar Berat Limbah Industri

173

BISNIS BANDUNG – Upaya perbaikan DAS Sungai Citarum yang digaungkan mendapat sorotan masyarakat luas. Koalisi   Melawan Limbah yang terdiri dari Greenpeace, Walhi, Pawapeling, LBH Bandung dan ICEL mengapresiasi dan mendukung upaya restorasi Sungai Citarum. Namun, publik juga perlu kritis  mengawal  secara efektif dana pemulihan Sungai Citarum secara holistik.

      Peneliti Indonesian Center for Environtmental Law (ICEL), Margareta Quina mengungkapkan, harus diakui selama 30 tahun, berbagai program, gerakan dan lain-lain belum memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan Citarum . “Sungai ini tetap tercemar berat oleh limbah industri, sampah dan limbah rumah tangga.

Salah satu sumber pencemar yang signifikan bagi Citarum   adalah limbah industri,” kata Margareta. Dengan 2.700 industri sedang dan besar yang membuang limbah ke Sungai Citarum, lebih 53% tidak terkelola, beban pencemaran Citarum melebihi daya tampungnya. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja pemulihan kualitas air Sungai Citarum tidak pernah sukses. Padahal,

pencemaran industri merupakan sumber pencemar yang relatif mudah dikontrol karena kontribusi sektor ini memerlukan izin, dengan demikian dapat diprakirakan, dikelola (dengan titik tekan pada pencegahan) dan diawasi secara lebih pasti. Teknologi pengolahan air limbah yang telah tersedia dapat disyaratkan dan relatif lebih terjangkau oleh industri.

      Dikemukakan Margareta , gugatan Koalisi Melawan Limbah terhadap Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC) 3 perusahaan di salah satu titik pencemaran terbesar Sungai Citarum, yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa dan Five Star Textile Indonesia merupakan peringatan bagi pemerintah mengenai bagaimana seharusnya instrumen izin digunakan dalam mengelola   pencemaran Sungai Citarum. “Putusannya telah berkekuatan hukum tetap   melalui Putusan Kasasi nomor 187 K/TUN/LH/2017 yang diputus oleh Mahkamah Agung pada 17 Mei 2017. Majelis membatalkan ketiga izin ini   karenanya pemberian  izin gagal (batal),” ungkap Margareta, Senin (8/1/18) kepada BB

Melebihi daya tampung

Ketentuan   pengendalian pencemaran air telah mensyaratkan secara eksplisit bahwa sumber air yang telah melampaui daya tampung, tercemar berat seperti Citarum, tidak lagi  diizinkan menerima air limbah. Selain itu , lanjut Margareta, terlihat juga banyak anak Sungai Citarum yang belum ditetapkan kelas   sungainya tetapi sudah diizinkan menerima beban pencemaran. Proses pemberian izin juga tidak melihat beban pencemaran ke daerah lain yang  berbeda wilayah administratif .

Untuk membenahi tata kelola limbah industri , menurut Margareta , pemerintah perlu memprioritaskan beberapa program,  pertama melakukan audit lingkungan secara menyeluruh, misalnya terhadap DAS Citarum untuk mengetahui   sumber-sumber pencemar serta kontribusinya, disamping itu kewajiban   pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan moratorium pemberian IPLC   . Melakukan moratorium pemberian IPLC   dan mengevaluasi semua IPLC yang membebani Sungai Citarum dan anak sungainya agar sesuai alokasi beban.

Tanpa penghentian pencemaran , upaya pemulihan akan menjadi kontra efektif. Industri yang  yang membuang limbah tanpa pengelolaan harus ditindak tegas, terutama bagi yang telah diperingatkan atau telah memiliki rekam jejak buruk yang tidak menunjukan itikad baik. Dana pemulihan harus berasal dari pencemar.   Sekalipun dalam kondisi darurat pemerintah dapat menginisiasi penanggulangan dan pemulihan, namun tetap perlu dipastikan ada mekanisme untuk mengembalikan dana yang digelontorkan berdasarkan kontribusi pertanggungjawaban pencemar. Rehabilitasi DAS Citarum dengan kombinasi reboisasi sempadan, penegakan tata ruang, mempertahankan wilayah resapan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat dari hulu hingga hilir. Selain  itu, pemerintah pusat juga  perlu   berkaca dan belajar dari  penanganan Citarum di masa lalu. Lakukan audit investigatif dana pinjaman  luar negeri yang telah digelontorkan untuk membiayai berbagai proyek perbaikan Citarum. “Jangan sampai proyek restorasi terus berputar dengan penggelontoran dana publik yang tidak tepat sasaran,”pungkas Margareta  menambahkan. (E-018)***