UMK Jaminan Penghasilan Bagi Pekerja Walau Masih Belum Memuaskan

175

BISNIS BANDUNG – Upah minimum sejak lama sudah diberlakukan di negara- negara Eropa, Amerika dan negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Tujuannya untuk menjamin agar pekerja menerima pada waktu dan tempat untuk upah yang layak.

Demikian dikemukakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri  Agung Suryamal, S.H. Secara umum, lanjut Agung , peranan dasar upah minimum, memberikan perlindungan bagi sejumlah  pekerja berpenghasilan rendah yang dianggap rentan oleh pasar kerja, menjamin pembayaran upah yang wajar, memberikan perlindungan dasar dan menjadi jaring pengaman (safety net).

Disebutkan Agung, sebagai instrumen kebijakan mikro ekonomi dengan tujuan stabilisasi ekonomi nasional, pertumbuhan dan distribusi pendapatan serta peranan dasar upah minimum tersebut , kebijakan pemerintah tentang upah minimum perlu didukung sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur ketentuan tentang upah minimun dengan jelas.

“Meskipun belum ada penelitian yang komprehensif tentang upah minimum di Indonesia, pemberlakuan ketentuan upah minimum kota cukup efektif sebagai salah satu standar kesejahteraan, walau masih belum memuaskan antara kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum,” ungkap Agung kepada Bisnis Bandung, Senin (15/01/18, di Bandung.

Agung menyebutkan , prosesi dan regulasi serta komposisi  penentuan UMK di Indonesia belum ideal, bukan saja karena pemerintah belum menemukan cara penghitungan UMK yang tepat , tapi juga karena banyaknya kepentingan yang harus dipertimbangkan, termasuk perubahan kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia.

Wajar saja jika ada aksi penolakan dari kaum buruh karena kepentingan perusahaan dengan buruh sangat berbeda apalagi kalau disertai kepentingan lain. “Seyogyanya kepentingan pemerintah tentang UMK diatur secara tepat sehingga bisa dipertanggung jawabkan dengan semua stakeholder,” ucap Agung.

Faktor pendorong    

Mengenai penangguhan UMK , lanjut Agung , dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Upah minimum kota berlaku umum, setiap perusahaan mempunyai kemampuan yang berbeda, antara lain bagi perusahaan yang baru berdiri, perusahaan yang sedang rugi, atau perusahaan yang sedang bertahan dengan melakukan efisiensi belum termasuk sektor-sektor usaha yang sedang mengalami kemunduran.

“Sepanjang penangguhan UMK  disetujui pemerintah, perusahaan tersebut tidak melanggar hukum, berbeda dengan perusahaan yang tanpa persetujuan pemerintah melakukan penangguhan,” tegasnya.

Faktor yang mendorong perusahaan melakukan penangguhan , yakni perusahaan tengah mengalami kerugian, perusahaan dalam proses efisiensi, perusahaan yang baru berdiri belum mampu bersaing. Untuk melakukan penangguhan , perusahaan harus menempuh prosedur kesepakatan bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, laporan keuangan 2 tahun terakhir, akte perusahaan, data upah, jumlah pekerja serta perkembangan produksi dari perusahaan 2 tahun terakhir dan 2 tahun mendatang.

Pada tahun 2018, sebanyak 82 perusahaan di Jabar mengajukan penangguhan UMK , umumnya sektor usaha  garmen dan tekstil. Walau  persyaratan untuk mendapatkan penangguhan sangat ketat

Dikemukakan Agung, kini tren relokasi industri menjadi kecenderungan dilakukan pengusaha dan hal yang wajar terjadi Jabar, karena perbedaan UMK antara kota/kab di Jabar cukup besar.

PHK atau rasionalisasi harus dilakukan karena labor cost yang cukup besar akan mempengaruhi harga jual. PHK atau rasionalisasi sekarang bukan saja karena upah minimum, tetapi karena perkembangan teknologi seiring berkembangnya ekonomi digital.

Agung Suryamal menegaskan,   agar iklim usaha dan industri tetap survive dan tumbuh,  pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung iklim investasi dan iklim usaha untuk usaha kecil dan menengah.

Tak kalah pentingnya adalah mengembangkan kompetensi kerja bagi tenaga kerja di Indonesia, melalui pendidikan formal, pelatihan kerja maupun pemagangan. “Berdasar data BPS untuk tahun 2018 iklim usaha akan membaik meski masih terjadi hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperjuangkan,” pungkas Agung.  (E 018)***