Jabar Tak Perlu Beras Impor

190

BISNIS BANDUNG- Gejolak  harga beras dengan melejitnya antara 15 hingga 20 persen  dari harga eceran rertinggi (HET), membuat para pedagang  dan ibu rumah tangga bingung. Kendati begitu, kenaikan harganya di Jawa barat  tidak merata dan persediaannya relatif cukup, sehingga tidak perlu terburu-buru melakukan impor beras.

HET beras medium yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 9.450 per kilogram, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp 11.000 – Rp 12.00 per kilogram.

Lantaran  kenaikan di atas 10 persen itulah sesuai aturan main yang berlaku, maka Pemkot Bandung menggelar operasi pasar murah (OPM). Operasi pasar dimulai Senin, 15 Januari hingga 15 Februari 2018 bekerja sama dengan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Pemkot Bandung pekan ini  menetapkan 10 titik OPM  di seluruh wilayah Kota Bandung. Operasi pasar mulai digelar di halaman kantor Kecamatan Andir dan Kantor Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Sukasari guna menindaklanjuti naiknya harga beras kelas medium di pasaran.

Kepada pers Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Eli Wasliah menyebutkan 10 titik operasi pasar itu  akan terus dievaluasi. Apabila antusiasime masyarakat di satu lokasi kurang peminat, maka akan alihkan ke kecamatan lain. Ini akan dilakukan secara bergiliran.

Dalam pelaksanaan operasi pasar murah, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Perum Bulog  menyediakan sebanyak 8 ton beras di tiap titik dengan harga Rp 8.200 per kilogram. Masyarakat bisa membeli beras 5 kilogram sampai maksimal 15 kilogram.

Masih surplus

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Dewi Sartika mengungkapkan kenaikan harga beras medium mulai terlihat jelang Hari Raya Natal. Harganya mulai naik dari Rp 9.500 per kilogram, sampai 10.500 per kilogram untuk beras medium. Padahal Harga Eceran Tertinggi atau HET untuk beras medium itu Rp 9.450 per kilogram.

Beberapa kota besar di provinsi ini  mencatatkan kenaikan harga beras kelas medium relatif signifikan. “Rata-rata di kota besar itu naik di atas 10 persen. Toleransi kita untuk kenaikan harga beras itu 10 persen,” katanya.

Dewi mencontohkan sudah menerima surat yang diteken Walikota Bandung yang meminta Bulog menggelar operasi pasar untuk beras di Kota Bandung akibat kenaikan harga beras tersebut.

Ia menyebut persentase kenaikan beras di seluruh Jawa Barat tidak  sama. “Kalau di totalin, artinya di seluruh daera di Jawa Barat itu kenaikannya di angka 6,8 persen. Memang kenaikan harga beras terjadi di kota-kota besar, di daerah yang dicatatkan inflasinya oleh BPS,” ucapnya.

Kenaikan harga beras di awal tahun relatif bukan barang baru. “Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kalau volatile food seperti beras itu pada Januari hampir selalu mengalami kenaikan. Hampir setiap tahun,” tuturnya.

Sebenarnya data produksi padi yang diperolehnya dari Dinas Pertaian Jawa Barat, menurut Dewi,  produksinya menembus 12,4 juta ton gabah kering giling. Jika 12 juta ton gabah kering giling itu dijadikan beras  sekira  8 juta ton. Dan kalau dikonsumsi sendiri di Jawa Barat itu lebih dari 5 juta ton, masih surplus 3 juta ton.

Produksi padi Jabar tidak 100 persen dipasarkan di sini. Sebagian diperdagangkan ke Jakarta, baru kembali lagi ke Jawa Barat. “Tapi secara keseluruhan daerah Jawa Barat tidak perlu (beras) impor. Tapi keputusan impor itu ada di pusat,” katanya diplomatis.

Sedangkan  Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar,  Hendi Jatnika mengklaim, produksi padi tahun ini masih menembus target.  Produksi 2017, ini dari angka sementara BPS dan Kementerian Pertanian masih sekitar 12,5 juta gabah kering gililing.

Target produksi padi Jawa Barat tahun 2017 dipatok 12,5 juta juta ton gabah kering giling. Dan angka ramalan tahun ini setara dengan produksi  beras tahun 2016 yakni 12,5 juta gabah kering giling.

“Untuk tahun ini ditargetkan  12,5 juta ton gabah kering giling. Sama dengan capaian  tahun 2016  sebanyak  12,5 juta ton gabah kering giling, padahal target  sebenarnya hanya 12,1 juta ton gabah kering giling, jadai melampaui target” ucapnya.

Ia  mengatakan,  di provinsi ini  setiap tahunnya menghasilkan 12,5 juta ton dari sekitar 900 ribu lahan produktif. Jumlah itu jika dikalkulasi terdapat  surplus sebanyak 3 juta ton.

Karena itu, Jabar tidak perlu beras impor, karena stok beras masih mencukupi. Dari sekira 46 juta penduduk dengan asumsi konsumsi beras sebulan 90 kg perorang, maka produksi beras Jabar  masih aman, tidak perlu mendatangkan beras dari luar negeri.

Bahkan, memasuki bulan Januari dan Februari  tahun ini, sudah 100 ribu hektar sawah di sejumlah wilayah memasuki musim panen. Jumlah itu akan meningkat di bulan selanjutnya. “Mengapa kami menolak beras impor, karena tiap hari di Jabar sudah ada yang panen. Per Januari sudah ada 100 ribu hektar sawah yang panen. Ada yang 20 ha di Tasik, Garut, Kabupaten Bandung,” ucapnya.(B-002)***