Volume APBD Jabar 2018 Sebesar Rp33,157 Triliun

234

BISNIS BANDUNG – Relatif besar volume APBD Jabar  2018  mencatatkan  Rp 33,157 triliun lebih atau naik 3,37% dari Tahun 2017. Dari volumen tersebut pendapatan daerah sebesar Rp 31,961 triliun lebih atau naik 4,65% dari Tahun 2017 dan belanja daerah sebesar Rp 33,157 triliun lebih atau naik 2,25% dari tahun lalu.

Anggaran tersebut  memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski, pemerintah hanya menyumbang sekitar 15% pada pertumbuhan ekonomi, namun memiliki jumlah atau nominal yang besar hanya dari satu entitas yaitu pemerintah.

“Meskipun masyarakat memicu  perekonomian 85 persen,  tapi sangat luas cakupannya, sangat banyak yang belanjanya. Jika  pemerintah satu entitas belanja dari pemerintah itu 15 persen.

Ini merupakan kelompok belanja terbesar yang ada di negeri kita dan negeri-negeri manapun,” jelas Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pada penyerahan dokumen pelaksanaan anggran (DPA) Pemprov Jabar 2018  di Gedung Sate, baru-baru ini.

Dalam makro ekonomi, anggaran pemerintah menjadi faktor  penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam belanja pengeluaran yang menggambarkan pertumbuham ekonomi. Ada konsumsi, investasi, ada ekspor-impor, dan belanja negara atau government spending.

Dengan begitu, anggaran belanja negara harus ditata dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang ditandai dengan denyut ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan pendapatan/pengeluaran masyarakat yang meningkat.

Aher  meminta kepada para pelaksana APBD, baik itu untuk belanja langsung, belanja hibah, belanja bantuan sosial, maupun belanja keuangan ke kabupaten/kota seluruhnya dibelanjakan pada pos-pos anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat.

Arah kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, akan diarahkan untuk:
1. BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) untuk SMA/SMK;
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB);
3. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
4. Pembangunan rumah sakit serta pengadaan alat kesehatan;
5. Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat dan Penyelesaian Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar;
6. Rehabilitasi Rutilahu Perkotaan dam Perdesaan;
7. Infrastruktur dan Kinerja Aparatur Desa;
8. Pemenuhan cadangan pangan;
9. Pendukungan Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak;
10. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi;
11.Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur strategis untuk mendukung perekonomian.

Ketika  acara penyerakan DPA  itu Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya ingin pelaksanaan anggaran bisa dilakukan tepat waktu. Hal ini, menurut Ineu akan mendongkrak pembangunan di Jawa Barat yang sesuai dengan harapan.

DPRD juga berkomitmen akan selalu melakukan pengawasan terhadap para pelaksana anggaran. Hal yang dilakukan adalah sebagai wujud DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

“Kami ingin menunjukkan bahwa dengan kerja bersama, dengan gotong royong, dengan kekompakan yang kita lalukan — baik eksekutif, legistlatif, yudikatif , atau Forkopimda yang ada di Jawa Barat akan menghasilkan kerja yang luar bisa bagi masyarakat Jawa Barat,” tutur Ineu.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DPA kali ini digelar dalam suasana berbeda yaitu di ruang terbuka dan di malam hari meskipun dalam suasan hujan rintik.(B-002)***