LSM dan Media Massa Alat Kontrol Dana Desa

237

BISNIS BANDUNG- Digulirkannya dana desa hingga kini  masih memerlukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya  aparat desa di Jawa Barat.

Meskipun implementasi peraturannya   berjalan cukup baik di Jawa Barat sebagaimana yang mengemuka saat hearing dialog Komisi I DPRD  Jabar  dengan para kuwu dan perangkat desa di Kecamatan Weru Kab. Cirebon, pekan ini,  masih terdapat beberapa hal yang perlu  mendapatkan penjelasan dari yang berwenang.

Menurut Camat Weru Teguh Supriyadi, pihaknya masih membutuhkan petunjuk dan arahan terkait penggunaan dana desa. “Kami masih memerlukan arahan dan petunjuk terkait dana desa ini,” tuturnya.

Pimpinan Komisi I DPRD  Jabar  yang diwakili  Sri Budihardjo Hermawan  berharap  dengan adanya dana desa  dapat  mendorong serta memberikan kegiatan yang positif  bagi masyarakat desa untuk mengembangkan desanya.

Menanggapi   pertanyaan salah seorang kuwu mengenai keberadaan LSM serta media  massa yang mempertanyakan masalah dana desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar,  Drs. H. Agus Hanafi, BBA  menyatakaan  keberadaan LSM dan media  massa merupakan  alat  kontrol sosial dan  di samping  untuk publikasi kegiatan pemberdayaan desa.

Secara umum, Kadis DPMD mengatakan pengelolaan dana desa di kecamatan di  Kab. Cirebon berjalan baik, bahkan keterlibatan Babinkamtibmas serta Babinsa sebagai bagian dari alat kontrol  cukup membantu pihak  provinsi.

“Pembangunan desa meningkat  juga kontrol sosialnya , sehingga saat ini kadang pembangunan desa berjalan lebih baik daripada pembangunan di  tingkat kecamatan. Contohnya pembangunan infrastruktur jalan,” kata  Agus.

Anggota Komisi I, Darius Doloksaribu  mengatakan  keberadaan LSM dan media seharusnya tidak perlu dikhawatirkan karena itu  adalah juga bagian dari kontrol atau pengawasan agar penggunaan dana  desa dilaksanakan sesuai dengan aturan.

Pimpinan dan anggota  BPD sebagaimana DPRD memiliki kewajban untuk menyerap dan memperjuangkan  aspirasi warga desa sekaligus juga mengawal penggunaan dana tersebut  agar penggunaan dana desa tepat sasaran.

Anggota  DPRD Jabar,  Saefuddin Zukhri  mengungkapkan   pengelolaan dana desa  dalam prosesnya harus berdasarkan partisipasi  masyarakat, sesuai aturan yang berlaku atau taat azas serta harus sukses  tanpa ekses.(B-002)***