Taksi Online Diminta Patuhi Permenhub 108

186

BISNIS BANDUNG- Bulan Januari ini  merupakan batas waktu bagi taksi online mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan 108 tahun 2017. Pemprov Jabar telah menerbitkan sejumlah aturan turunan terkait Permenhub 108 tersebut melalui Kepgub Jabar Nomor 550 tahun 2017 yang mengatur soal penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan kuota.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan  selaku regulator resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

 “Kuota di Jawa Barat di luar Bodebek itu ada 7.709 kendaraan. Batas maksimalnya Januari 2018 ,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Dedi Taufik kepada wartawan, Senin (22/1) di Bandung.

Keputusan gubernur itu tidak sebatas mengatur kuota tapi juga batas operasinya. “Batas operasionalnya kita batasi. Ada wilayah operasi Bandung Raya, Tasikmalaya, Cirebon, dan lain sebagianya. Itu adalah batas-batas wilayah operasi,” katanya seraya menyebut kuota itu telah memperhitungkan sejumlah hal.

Penetapan kuota tersebut akan dievaluasi setiap tahun. “Pasca Permenhub 108, selama tiga  bulan diharapkan penyedia jasa transportasi harus mengikuti aturan yang ada,” kata dia.

Ia menyebut sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk menyiapkan penomeran khusus bagi taksi online. “Kalau mereka sudah melengkapi syarat administrasi dan fisik kendaraannya, kita pasang nanti stiker dan lain sebagainya sehingga mereka bisa beroperasi dengan baik dan memberikan pelayanan,” ucapnya.

Sejumlah pengemudi taksi online yang tergabung dalam badan usaha dan koperasi juga telah mengurus perizinan, termasuk soal kuota. “Kuota ini akan menjadi batas maksimal,” kata dia.

Tentang  penertiban taksi online, Kepala Dishub Jabar  mengaku belum tahu. “Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutam berkaitan dengan penindakan dan lain sebagainya. Itu menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” kata dia.

Namun ia mengaku sudah mengikuti sejumlah rapat di Kementerian Perhubungan membahas soal rencan penertiban tersebut. “Kita tunggu keputusan Kementerian Perhubungan untuk pengaturan lanjutannya. Yang paling penting di Jawa Barat ini kita jaga kondusivitasnya terkait transportasi ini,” ungkapnya.

Sebagaimana dikatahui pekan ini ratusan pengemudi  taksi online menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung menyoal aturan Permenhub 108 tahun 2017 tersebut. Mereka menolak Permenhub tersebut serta  menuntut pencabutan Permenhub itu karena dinilai bakal mengancam mata pencarian pengemudi taksi online.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswandi  mengatakan, dari total kuota taksi daring/online yang mencapai 7.709 unit mobil di  Jabar, Kota Bandung memiliki kuota taksi daring/online  sebanyak 2.919 unit mobil.

Didi menerangkan, sejauh ini baru 4 perusahaan penyedia taksi daring yang sudah melaporkan dan mengantongi izin pada Dishub Kota Bandung dengan rincian sekitar 250 mobil taksi daring.

Dalam pengoperasiannya, taksi daring di Bandung dapat beroperasi di wilayah Bandung Raya antara lain Kota Cimahi, Kota/Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan keputusan itu antara lain tidak berhenti dan tidak menunggu penumpang di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan serta tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan dan harus melalui pemesanan atau perjanjian.(B-002)***