Pembatasan Kartu Prabayar Merugikan Pedagang Pulsa

179

BISNIS BANDUNG- DPRD Jabar  menyatakan kesiapannya  mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menanyakan secara langsung terkait kebijakan pembatasan satu NIK untuk registrasi tiga kartu perdana prabayar.

Sikap dewan tersebut menyusul atas kehadiran ratusan orang tergabung Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Jabar menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (2/4/2018).

Dalam aksinya, para penjual pulsa ini memprotes dan menolak kebijakan pemerintah menyangkut pembatasan satu NIK untuk registrasi tiga kartu perdana. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai bisa membunuh para pengusaha atau pedagang pulsa.

Anggota Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira menyatakan, akan membantu perjuangan dari para pedagang pulsa ini. Dia akan menyampaikan aspirasi dari para pedagang pulsa kepada pemerintah pusat.

“Kita akan buat rekomendasi ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke pemerintah agar peraturan satu NIK tiga SIM card ini dicabut. Atau mungkin kita akan datang langsung ke Kemenkominfo,” kata Yunandar .

Dia menilai kebijakan tersebut dapat mengancam bisnis pedagang pulsa, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil menengah. Sehingga,  aturan atau kebijakan ini perlu ditinjau kembali.

“Saya kira ini masalah yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembatasan sim card ini merugikan masyarakat kecil, sehingga  aturan ini  perlu ditinjau ulang,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Hasbullah menambahkan pihaknya berencana memanggil pihak operator untuk menanyakan terkait penerapan aturan ini. Karena di dalam peraturan menteri yang dikeluarkan  Menkominfo,  ia  tidak menemukan adanya pembatasan tersebut.

Hasbullah Rahmad mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak operator untuk mensinergikan dengan tujuan ataupun kebijakan Permen Kominfo berkaitan dengan pembatasan 1 NIK untuk 3 kartu tersebut.

Pasalnya, dalam permen tersebut tidak disebutkan dengan jelas tentang pembatasan kepemilikan kartu dengan alasan untuk kebenaran verifikasi data pemilik kartu. Di satu sisi, verifikasi atau registrasi kartu bertujuan untuk keabsahan data pemiliki atau identitas resmi yang terdaftar dalam pemerintah.

“Jika permen itu dibentuk untuk alasan keamanan negara kami setuju diberlakukannya pembatasan tersebut,” ucap Hasbullah.

Dalam permen  itu, katanya tidak ada poin tentang pembatasan kepemilikan kartu. Bagi seorang pemilik mungkin tidak akan menjadi persoalan yang cukup signifikan. Tetapi untuk pelaku usaha  kartu yang sudah terlanjur dibeli sementara kebijakan ini diberlakukan maka kartu tersebut akan terbuang sia-sia. Parahnya lagi, registrasi kartu tersebut belum ada jaminan dari pemerintah soal kemananan data  yang dimiliki operator seluler itu.

“ Negara harus menjamin kemanan dari data kependudukan pemegang kartu ini, kalu bocor dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab  dapat berdampak negatif,” katanya.

Dia mencontohkan, NIK ini data rahasia dengan berhubungan banyak hal. Justru setelah diregistrasi ulang, banyak rekening yang terbobol. Di  satu sisi untuk verifikasi data kependudukan  sangat penting, tapi  disisi lain ada yang dirugikan, sehingga yang timbul pertanyaan  landasannya untuk melahirkan kebijakan itu.

 “Konkritnya Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat akan memanggl pihak  operator untuk mengkonfirmasi dan melakukan rapat kerja dengan komisi untuk mengetahui dasar hukumnya,” tutur Hasbullah.

Sebagian besar masyarakat tidak akan merasakan hak mendapatkan informasi dari kebijakan tersebut lantaran tidak bisa digunakan. Meskipun, domain persoalan sebenarnya ada  di ranah pusat, tetapi kuncup permasalahannya berada di daerah kenapa tidak untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Apakah operator seluler di Jabar ini mendapatkan informasi soal  pembatasan ini. Jika tidak ada maka hal ini sudah dianggap memberangus  hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi,” tandasnya.(B-002)***