Pendamping PKH Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

116

Kementerian sosial Republik Indonesia menegaskan, para pendamping program keluarga harapan atau PKH tidak akan terlibat politik praktis, pada musim kampanye pilkada serentak tahun 2018.

Jika ditemukan yang melanggar, sanksi tegas hingga penghentian kontrak akan diberikan kepada pendamping PKH tersebut.

Program keluarga harapan yang diluncurkan kementerian sosial Republik Indonesia, dinilai seksi rawan disusupi kampanye, lantaran para pendamping PKH akan langsung bergerak di tengah masyarakat, terutama golongan penerima bantuan sosial.

Menyikapi hal tersebut, dirjen perlindungan dan jaminan sosial kemensos Republik Indonesia, Harry Hikmat menegaskan, petugas pendamping PKH tidak diperkenankan terlibat politik praktis.

Petugas pendamping PKH bersifat seperti asn dalam pilkada. Hal tersebut tertuang dalam kontrak petugas pendamping PKH, sebelum bertugas di tengah masyarakat.

Jika terdapat petugas pendamping PKH yang melanggar peraturan dengan terlibat politik praktis, pihaknya akan memberikan sanksi tegas, dari mulai surat peringatan hingga pemutusan kontrak menjadi petugas pendamping PKH.

Yuwana Kurniawan, Bandung TV.