DPRD Prov Jabar dan Cimahi Jadi Sampel Evaluasi Kinerja

94

BISNIS BANDUNG– Guna menghimpun data dan merumuskan indikator tentang evaluasi kinerja  seluruh DPRD di Indonesia   baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/kota, tim dari Kementrian Dalam Negeri menyebar ke daerah  melakukan serangkaian wawancara dengan para anggota dewan.

Menurut Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Ramoth Sitompul, data dan informasi yang diterima selanjutkan akan dipergunakan untuk menentukan barometer percontohan DPRD di Indonesia.

“Ya,  kita langsung mendatangi kantor DPRD dan mewawancari beberapa anggota dewan. Ya, seperti hari ini kita mendatangan gedung DPRD Jabar dan gedung DPRD Kota Cimahi,” tutur Ramoth Sitompul di Gedung DPRD Jabar, baru-baru ini.

Hal tersebut untuk menilai seluruh DPRD  baik  tingkat provinsi atau kabupaten/ kota sehingga nanti bisa menentukan mana DPRD-DPRD percontohan yang bisa menjadi barometer bagi DPRD lainnya yang ada di Indonesia.

Menurut Ramoth, adapun alasan dipilihanya DPRD Prov Jabar dan DPRD Kota Cimahi sebagai sampel dikarenakan keduanya termasuk lembaga perwakilan rakyat yang cukup matang dan mapan.
“Selain itu  ada DPRD yang diambil di luar pulau Jawa seperti ada dari pulau Sumatera dan di pulau Kalimantan,” ujarnya.

Setelah didapatkan beberapa hasil dari proses wawancara tersebut pihaknya akan melakukan kajian dalam mematangkan indikator-indikator yang akan dipergunakan untuk menghasilkan DPRD percontohan. “Kita coba analisis untuk bahan kajian lebih lanjut sehingga untuk lebih mematangkan nanti terkait indikator dan parameter yang kita perlukan dalam proses pencarian DPRD tersebut” katanya.

“Hasil ini akan kita olah datanya kita evaluasi, ada kajian-kajian atau jawaban teman-teman dari DPRD maupun eksekutif, perlu kita benahi sehingga nanti indikatornya lebih matang lagi” jelasnya.

Sehingga pada akhirnya akan tercipta indikator-indikator yang sudah matang dan siap diberikan kepada seluruh DPRD di Indonesia.

“Nanti kita lihat mana point yang paling tinggi yang menjadi percontohan dan menjadi barometer bagi DPRD yang lain” paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) R Yunanadar Eka Perwira mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperoleh barometer kualitas lembaga DPRD.

“Sebaiknya DPRD pun seperti eksekutif itu ada satu ukuran yang standar bagaimana sesungguhnya DPRD yang baik atau anggota DPRD yang baik ,” ucap Yunandar usai mengikuti sesi wawancara dengan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.

Menurut Yunandar, dengan adanya barometer dapat menjadi rujukan utama bagi penilaian kualitas DPRD yang tak hanya dinilai dari unsur kelembagaanya saja namun dapat digunakan sebagai standar penilaian setiap individu.

“Selama ini tidak ada masyarakat banyak menilai atas apa yang disampaikan anggota DPRD ke publik padahal masih banyak hal lain yang terkait dengan pekerjaan DPRD yang tidak tersampaikan kemasyarakat. Proses-proses yang terjadi di internal DPRD itu saat ini masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat bahkan sangat kurang diketahui oleh masyarakat” paparnya.(B-002)***