Pelajar dan Kendaraan Bermotor

89

SENIN 16 Juli 2018, semua jalan di seluruh Kota dan Kabupaten Bandung  serta Bandung Barat, benar-benar macet. Kendaraan, terutama sepeda motor, tumpah ruiah ke jalan. Hari itu merupakan hari pertama para pelajar masuk sekolah. Para pelajar SD, SMP, SMA, SMK, madrasah semua tingkatan, mulai memasuki tahun ajaran baru. Mereka bergegas menuju sekolah.

Antara pk 05.30- pk 06.30 kepadatan lalu lintas didominasi sepeda motor yang ditumpangi para pelajar berseragam biru dan abu-abu. Berombongan, saling mendahului, karena takut telat masuk sekolah. Pukul 06.30 semua pelajar di semua tingkatan harus sudah mulai mengikuti pelajaran di kelas masing-masing. Agar tidak terlambat masuk, hampir semua pelajar itu menggunakan sepeda motor ke sekolah.

Bagi mereka, kendaraan roda dua bahkan mobil merupakan kebutuhan yang tidak tergantikan. Pelajar yang tidak memiliki sepeda motor, ikut berboncengan dengan teman yang rumahnya searah. Dua bahkan tiga orang berboncengan tanpa perlengkapan yang semestinya. Bukan hanya tidak memiliki SIM, mereka juga berkedara tanpa helm.

Petugas kepolisian lalu lintas, dengan pertimbangan kemanusiaan dan pendidikan, membiarkan para pelajar bermotor itu lewat di hadapannya. Mereka bebas dari teguran, razia, apalagi tindakan hukum. Para petugas seperti berhadapan dengan masalah yang amat dilematis. Pada satu sisi, pelanggaran hukum harus ditindak. Pada sisi yang lain, para pelajar harus masuk sekolah tepat waktu. Sepeda motor merupakan salah satu solusi agar para pelajar lancar mengikuti pendidikan.

Pelanggaran hukum lalulintas seolah-olah tidak berlaku bagi para pelajar. Akhirnya pembiaran itu menjadi kaprah.Para pelajar yang tidak berspeda motor marasa terkucilkan, rendah diri, tidak mau bergaul sesama pelajar. Para pelajar bersepeda motor merasa sangat bangga punya sepeda motor model mutakhir, tanpa SIM tanpa helm, selamat sampai sekolah. Mereka juga disambut orang tuanya ketika pulang dengan rasa bangga. Orang tua mereka memandang anaknya sangat cerdas, terampil berkendaraan, lolos dari penangkapan polantas.

Kita para orang tua, petugas lantas, dan para guru, tidak menyadari benar, anak-anak itu tengah berproses menjadi manusia pelanggar hukum yang lebih berat. Ketika seorang anak merasa bangga karena mampu melakukan pelanggaran hukum, sejak itu dalam dirinya akan tertanam rasa bangga dapat mengelabui para penegak hukum. Kalau tidak menjadi penjahat jalanan, bisa saja ia menjadi koruptor kelas hiu. Audzubillahi minzalik.

Sudah saatnya kita semua menata kembali pirilaku anak-anak kita agar mau hidup prihatin dan terutama tidak melanggar hukum. Secara hukum, anak-anak di bawah 17 tahun dilarang mengemudikan kendaraan bermotor. Mereka belum memiliki surat izin mengemudi. Semuanya harus dimulai dari rumah. Para orang tua jangan merasa bangga anaknya mampu bersepeda motor atau menyetir mobil ke sekolah atau ke tempat lain. Hentikanlah kebiasaan, memberi hadiah anak yang lulus SD atau SMP berupa sepeda motor apalagi mobil. Tunggulah sampai mereka memiliki SIM.

Setelah di rumah, sekolah memegang peranan penting juga. Hal itu sudah dimulai di Purwakarta. Bupati, ketika masih Dedi Mulyadi, menetapkan, sekolah harus melarang murid-muridnya menggunakan sepeda motor ke sekolah. Orang tua dan gurunya akan ditindak bila diketahui, membiarkan pelajar bermotor ke sekolah. Polantas diminta bertindak tegas, jangan membiarkan anak-anak di bawah umur bersepeda motor di jalanan atau ke sekolah.

Sekarang ketentuan itu berlaku juga di Kabupaten Bandung. Kadisdik Kab.Bandung meminta sekolah tidak menyediakan tempat parkir bagi sepeda motor para pelajar.

Semoga aturan itu dapat berjalan dengan baik dan diikuti semua sekolah di Jabar. Peraturan itu dibuat semata-mata untuk menyelematkan anak-anak kita dari kecelakaan lalulintas dan terhindar dari rasa sombong, ujub, ria, dan tekebur. Terutama menyelamatkan mereka dari rasa bangga dapat melakukan pelanggaran hukum.***