Pentingnya Upaya Preventif dalam Pencegahan Korupsi

81

BISNIS BANDUNG– Sepuluh tahun belakangan ini koordinasi Pemprov Jabar dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) berjalan cukup baik.
Namun, harus dibakukan dalam bentuk kerjasama dengan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat sehingga kedepannya akan lebih terarah dan ada muatan-muatan lokal yang akan disusun bersama dengan tim APIP dan APH.

DPRD  Jawa Barat menyatakan  kerja sama antara Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) bisa mencegah tindak pidana korupsi.

” Penandatanganan APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota se- Jawa Barat di Gedung Sate itu merupakan  langkah preventif pemerintah terhadap upaya pencegahan korupsi,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir di Bandung, pekan ini.

Menurut Syahrir, kerjasama tersebut merupakan tren positif yang kini tengah memasuki penandatanganan yang ke-10 kalinya di Provinsi Jawa Barat.

Sehingga pihaknya berharap langkah ini akan diikuti oleh provinsi lainnya sebagai bentuk kebersamaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

“Kerja sama ini sangat baik sekali, kita (Jawa Barat-red) masuk ke perjanjian kerjasama provinsi yang ke-10. Tentunya ini akan diikuti oleh provinsi provinsi lainnya,” kata Syahrir.

Mengedepankan kesepahaman dalam suatu penindakan ataupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu bagus, katanya.

Dia mencontohkan, tindakan yang dikategorikan unsur tindak pidana korupsi dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pemerintah.

Kendati demikian, diupayakan terlebih dahulu pencegahan oleh APIP dan nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran nanti ditindaklanjuti oleh APH.

“Intinya setiap lembaga mempunyai aturan undang-undang tersendiri tapi dalam rangka implementasi di lapangan tetap mengacu pada hukum acara yang ada, hukum acara pidana,” kata dia.(B-002)***