Pekerja Pengambil JHT Keluhkan Pemberlakuan Pajak Progresif

300

BISNIS BANDUNG — Wakil Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana mengungkapkan bahwa, berdasarkan laporan anggota SPN dan temuan di lapangan pasca dualisme pelayanan  Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sering dikeluhkan oleh pekerja .

Dikemukakan pula oleh Dadan bahwa, sebelum Jamsostek diubah ke BPJS, para pekerja lebih khusus dalam pelayanan, karena tidak disatukan dengan masyarakat umum, terutama dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Tetapi,  dengan adanya peleburan Askes, Jamsostek, Asabri, dan Jamkesmas untuk masyarakat miskin menjadi BPJS Kesehatan, maka di sinilah mulai terjadi kekisruhan dalam pelayanan kesehatan.

”Pekerja sering menjadi korban pelayanan Rumah Sakit yang kurang baik kepada peserta BPJS Kesehatan,  padahal peserta adalah penerima upah yang membayar BPJSKes dan tidak mungkin menunggak,  karena langsung dipotong dari upah setiap bulan,” ujar Dadan.

Dadan Sudiana menyebutkan bahwa, program-program BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah cukup mengakomodasi kepentingan pekerja, hanya saja belum ideal. Iurannya masih relatif kecil,  sehingga menyebabkan  yang diterima pekerja untuk jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun maupun kematian masih sangat kecil dan tidak akan mencukupi.

Contoh,  iuran jaminan pensiun 3 % dari upah (1% dari pekerja dan 2% dari pemberi kerja) dengan masa iuran minimal 15 tahun atau 180 bulan, menggunakan formulasi yang akan diterima pekerja pada hari tua sebesar 1% dikali masa iuran dan rata-rata upah dibagi 12.  ”Kalau rata-rata upah pekerja 5 juta sebulan, maka pekerja di usia pensiunnya hanya akan mendapat Rp 750.000 setiap bulannya,  dan ini pasti tidak akan cukup. Minimal iuran jaminan pensiun sebesar 8% mungkin  bisa dikatakan cukup ideal. Begitu juga dengan program yang lain, manfaatnya masih relatif kecil,” ungkap Dadan kepada BB di Bandung.

Dana JHT yang ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan, dikelola dan diinvestasikan di berbagai instrumen investasi yang menghasilkan Imbal Hasil (yield), dan tentunya  sudah dikenakan pajak.  Bila Dana JHT yang diambil pekerja dikenakan pajak lagi, maka terjadi pengenaan pajak dua kali (double tax) . ”Seharusnya, pengenaan pajak tersebut hanya sekali, yaitu pada Dana Imbal Hasil saja, tidak ikut pokoknya, dan ini tidak adil bagi pekerja,” tegas Dadan.

Menurut Dadan,  sebenarnya semua bermuara pada kebijakan pemerintah, karena BPJS hanya pelaksana (operator) dan bukan regulator.  Oleh karena itulah,  kita akan terus mendorong pemerintah, untuk segera mengubah regulasi yang masih belum sepenuhnya pro kepada  pekerja.     (E-018)***