KORUPSI, MORALITAS DAN KEMISKINAN

141

Rasanya miris membaca berita tentang perilaku korupsi berjamaah yang melibatkan 41 anggota DPRD Malang baru-baru ini. Hanya karena godaan duit sekian puluh juta, mereka menggadaikan integritas. Ini seperti menguatkan dugaan yang beredar selama ini, bahwa di lembaga-lembaga legislatif yang sejatinya mulia itu, menjadi tempat bancakan rasuah.

Tidak ada satupun ajaran agama atau standar moral yang membenarkan seseorang, apalagi yang menenteng jabatan mulia sebagai perwakilan masyarakat, untuk mengambil hak yang bukan miliknya. Khalifah Abu Bakar Assidiq pernah menyampaikan, “Aku diberitahu bahwa Nabi bersabda, “Siapa yang mengambil selain (gaji yang diterima) itu maka dia adalah pencuri.” (HR. Abu Dawud no. 2945, dishahihkan oleh al-Albani).

Seharusnya Partai politik, yang menjadi naungan para anggota parlemen itu menerapkan ketentuan moral yang ketat untuk mencegah atau memilah penerimaan uang untuk para anggotanya. Sebagaimana yang disampaikan khalifah Abu Bakar yang dikutip tadi, maka apapun yang diterima di luar gaji maka patut diwaspadai. Ini prinsip sederhana, dan bisa dipraktekkan oleh siapa saja.

Dengan prinsip itu, sepatutnya orang tak perlu ikut terseret dalam perilaku berjamaah seperti anggota DPRD Malang itu. Jalan yangt dipilih orang kebanyakan belum tentu sejalan dengan kebenaran. Setiap orang perlu punya integritas dan standar moral yang tinggi, khususnya pejabat negara atau pemerintahan. Tanggung jawab moral justru berlebih ketika berada di pundak para pemangku kebijakan. Meskipun itu membuatnya memilih jalan yang sunyi dan penuh cibiran.

Para nabi, juga orang-orang suci di zamannya memilih jalan sunyi itu. Ketika mereka menegakkan moral dan etika di tengah bobroknya perilaku manusia, mereka mendapat cobaan yang tak sedikit. Tak jarang nyawa dan harta menjadi taruhannya. Tapi itu pengorbanan yang manis. Berdiri tegak di atas prinsip yang melawan kejahatan.

Sejarah mencatat, bahwa perilaku korupsi para pejabat pemerintahan atau praktisi politik membuat negara menjadi termiskinkan. Ini bahaya laten yang menggerus seluruh sendi-sendi masyarakat. Kebocoran anggaran dalam bentuk penggelembungan nilai proyek, bukan saja menjadi beban masyarakat secara finansial, karena biaya proyek diambil dari duit pajak dan pinjaman, tetapi juga menggerus tata nilai dalam masyarakat.

Sudah cukup 32 tahun kita berada dalam suasana penuh kemerosotan moral karena perilaku korupsi para pejabat Orde Baru di zamannya. Kita tak perlu memulai atau mengulanginya lagi. Momen reformasi yang digaungkan sejak 1998 sepatutunya menjadi titik awal untuk berbenah, berbersih diri. Menjadi bersih tentu tak sulit. Kembali lagi ke prinsip yang disampaikan oleh khalifah Abu Bakar tadi. Jangan ambil sesuatu yang bukan hakmu. Kalau kau menerima yang berlebih, maka siap-siap saja dianggap pencuri.

Kita juga tak perlu mewarisi keburukan ke generasi mendatang. Betapa bingungnya anak-anak kita ketika membuka lembaran sejarah bahwa ada suatu masa nyaris seluruh anggota DPRD dijadikan tersangka karena perilaku korupsi. Lembaga apa ini, begitu tentu pertanyaan mereka. Kita, tak perlu mengulanginya. Cukup menjadikan pelajaran berharga bagi diri kita untuk selalu waspada agar tak jadi pencuri berikutnya.

Saya, juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tempat saya bernaung, menolak keras perilaku menggerus anggaran negara dalam bentuk apapun. Sejak awal, PSI sudah berkomitmen, dan ini dibuktikan saat menyampaikan daftar calon anggota legislative, untuk menolak korupsi dan tak menyediakan tempat bagi mereka yang pernah terlibat korupsi di masa lalu. Korupsi adalah perilaku laten yang perlu dihilangkan sama sekali.

SAYA, KITA , BERSAMA MELAWAN KORUPSI!

Zaumi Sirad, Ssi.Apt

Caleg PSI-DPRD Kota Bandung 2

(Alumni FA-ITB95)